MADIUN (Lentera) – Publik Madiun tengah dihebohkan dengan munculnya video yang diunggah akun TikTok @Maston_ae, yang menampilkan narasi, seolah-olah pemerintah telah lebih dulu turun tangan membantu warga miskin bernama, Nur Liken Budi Santoso (45), bahkan sebelum kisahnya diberitakan media.
Namun, warga dan sejumlah pihak menilai video tersebut menyesatkan serta memutarbalikkan fakta.
Berdasarkan penelusuran, pemerintah baru menindaklanjuti pengajuan hunian rumah susun (rusun) bagi Liken setelah kisah keluarganya viral diberitakan media. Padahal, selama bertahun-tahun, permohonan rusun yang diajukannya tak pernah direspons.
“Jujur saya kecewa, video itu menggiring opini seolah pemerintah sudah datang duluan. Padahal, setelah berita saya ramai di media baru ada tindak lanjut. Sekarang memang sudah masuk antrean rusun urutan ke-25, tapi belum tahu kapan bisa pindah,” ujar Liken, warga Jalan Raden Wijaya, Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun, Selasa (7/10/2025).
Empat tahun terakhir, keluarga Liken menempati rumah kontrakan yang jauh dari layak. Lantai masih tanah, dapur dan kamar mandi tanpa sekat, dan atap kerap bocor saat hujan. Letak rumah yang lebih rendah dari jalan membuatnya kerap tergenang air saat musim hujan.
Menurut Liken, unggahan video yang mengklaim dirinya sudah dibantu pemerintah sebelum diberitakan, tidak benar dan menyakiti perasaannya sebagai warga miskin yang selama ini berjuang di tengah keterbatasan.
“Silakan bikin konten, tapi jangan di atas penderitaan orang lain. Kami ini benar-benar susah, bukan bahan sensasi,” tegasnya.
Sejumlah warga turut melayangkan protes terhadap isi video tersebut, menilai tindakan kreator TikTok itu menciptakan framing menyesatkan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media maupun pemerintah. Mereka mendesak agar video itu dihapus, dan pembuatnya menyampaikan permintaan maaf terbuka.
Sikap serupa datang dari Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR), yang sebelumnya menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai Rp1 juta kepada keluarga Liken.
“Ini bukan soal popularitas, ini soal kemanusiaan. Jangan jadikan penderitaan warga miskin sebagai bahan konten. Kita butuh empati, bukan eksploitasi,” kata salah satu perwakilan SBMR.
SBMR menilai kasus Nur Liken menjadi potret lambannya sistem birokrasi, yang sering membuat warga miskin terpinggirkan.
“Begitu media menyoroti, barulah ada tindak lanjut. Ini bukti bahwa publikasi media masih sangat penting untuk membuka mata banyak pihak,” tambahnya.
Kini, Liken dan keluarganya masih menunggu kepastian kapan bisa menempati hunian rusun yang telah lama diimpikannya.
Sementara itu, publik terus mempertanyakan tanggung jawab moral konten kreator, yang diduga menumpangi penderitaan warga demi popularitas di dunia maya.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor: Ais
.jpg)
