MADIUN (Lentera) -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Governance, Risk, and Compliance (GRC) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aston, Kota Madiun, selama dua hari, Selasa–Rabu (8–9/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Kabupaten Madiun ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Badan Diklat Ciawi Bogor, Andik Wibowo.
Peserta workshop pada hari pertama terdiri atas seluruh kepala OPD dan pimpinan BUMD. Sementara hari kedua diikuti sekretaris dinas, sekretaris kecamatan, serta perwakilan BUMD di lingkungan Pemkab Madiun.
Inspektur Kabupaten Madiun, Joko Lelono, menegaskan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan langkah strategis memperkuat penerapan prinsip good governance di tubuh Pemkab Madiun.
“Workshop ini adalah ikhtiar bersama mewujudkan pemerintahan yang transparan, terpercaya, bersih, dan akuntabel. Sekaligus menjadi bagian penting dalam percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun, khususnya misi pertama: mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, serta memanfaatkan potensi sumber daya dan teknologi,” ujar Joko.
Ia menjelaskan, kegiatan ini mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memiliki lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
“GRC menjadi konsep penting dalam mengintegrasikan tiga pilar utama pemerintahan modern: tata kelola (governance), manajemen risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance),” lanjutnya.
Menurut Joko, fokus Pemkab Madiun saat ini adalah memperkuat perencanaan dan pengendalian risiko agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan terukur. “Kami mulai pembinaan dari para pimpinan OPD untuk diambil komitmennya, kemudian diteruskan kepada pejabat teknis. Tahun depan, pembinaan akan menyasar para kepala bidang,” ujarnya.
Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, yang hadir memberi arahan, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelatihan GRC.
“Workshop ini bertujuan membentuk pejabat yang tidak hanya paham administrasi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pelayanan publik. Seorang birokrat harus bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani tidak pernah berbohong,” ujar Dokter Pur, sapaan akrabnya.
Ia mengingatkan seluruh aparatur agar menjauhi praktik yang dapat mencederai integritas birokrasi. “Jabatan adalah amanah. Maka kita harus terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan bekerja secara profesional serta bertanggung jawab,” tegasnya.
Dokter Pur juga menekankan peran penting sekretaris dinas dan kecamatan sebagai “tangan kanan” pimpinan. “Mereka harus mampu menyiapkan tata kelola yang baik, administrasi yang tertib, dan pelayanan publik yang berkualitas,” tambahnya.
Workshop GRC 2025 menjadi momentum penting bagi Pemkab Madiun untuk memperkuat pondasi birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan semangat governance, risk management, dan compliance, Pemkab Madiun menegaskan tekad menghadirkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menyejahterakan masyarakat.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo|Editor: Arifin BH
.jpg)
