22 November 2025

Get In Touch

Anggota DPRD Minta Pemkot Bikin Perencanaan Matang Terkait Alur Distribusi Logistik

Truk ODOL melintas di jalan pemukiman membebani infratruktur jalan.
Truk ODOL melintas di jalan pemukiman membebani infratruktur jalan.

PALANGKA RAYA (Lentera) - DPRD Kota Palangka Raya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk melakukan penataan sistem angkutan logistik kota. Terkait hal ini, Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengatakan lalu lintas truk besar di kawasan perkotaan menunjukkan belum adanya perencanaan matang mengenai alur distribusi barang.

"Kami meyakini melalui penataan sistem angkutan logistik, dapat mengatasi persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL)," papar Hap, Kamis (6/11/2025).

Ia melanjutkan, permasalahan ini bukan lagi semata hanya menyangkut lalu lintas, melainkan juga terkait tata ruang kota dan kenyamanan masyarakat. Hap menyarankan Pemkot agar segera menata ulang sistem logistik sehingga distribusi barang berjalan lebih teratur serta tidak mengganggu kenyamanan di lingkungan permukiman.

"Pembangunan kota yang pesat harus diimbangi dengan pengaturan zonasi aktivitas ekonomi, karena jika bongkar muat barang dilakukan di jalan perumahan, maka tata ruang kota akan menjadi semrawut," tuturnya.

Ia menambahkan, perlu ada titik khusus logistik agar kendaraan berat tidak lagi melintasi di area pemukiman. Selain itu Hap menyoroti hingga kini belum tersedia pusat logistik terpadu atau terminal barang di Palangka Raya. Padahal fasilitas tersebut bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan dan mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan kota.

"Tanpa adanya langkah strategis, pembangunan infrastruktur kota akan terus terbebani oleh aktivitas kendaraan berat yang tidak sesuai peruntukan," ucapnya.

Hap juga berpendapat, penataan sistem logistik akan mendorong aktivitas ekonomi baru di sekitar lokasi bongkar muat. Karena secara tidak langsung akan membuka peluang usaha baru, seperti jasa angkut, pergudangan, hingga warung makan bagi sopir dan pekerja bongkar muat.

"Kami meminta instansi teknis terkait segera duduk bersama guna membahas konsep kawasan logistik terpadu, melalui sinergi antar OPD diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang tidak tumpang tindih," pungkasnya. (*)

 

Reporter : Novita
Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lenterajakarta.com.
Lenterajakarta.com.