JAKARTA (Lentera) – Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya penguatan sistem pertahanan nasional berbasis pengelolaan sumber daya di Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki peran strategis sebagai pusat energi nasional sekaligus lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyatakan bahwa kesiapan pertahanan di Kalimantan Timur harus menjadi perhatian utama mengingat besarnya nilai strategis wilayah tersebut.
“Kita tahu di sini akan dibangun kilang minyak terbesar se-Asia Tenggara. Maka pertahanannya juga harus luar biasa lengkap — baik alutsistanya, prajuritnya, maupun kesiapan sarana dan prasarananya,” ujar Anton di sela kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Rabu (12/11/2025).
Anton menegaskan, kunjungan Komisi I ke Kodam VI/Mulawarman bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk meninjau langsung capaian dan kesiapan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Ia memastikan seluruh masukan dari Kodam akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertahanan.
“Apa yang kurang sudah kita catat dan nanti akan kita sampaikan di RDP bersama Pak Menhan,” jelasnya.
Kodam VI/Mulawarman, yang mengawal wilayah perbatasan RI–Malaysia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, kawasan IKN, serta pusat energi dan pertambangan nasional, dinilai memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi I terhadap upaya penguatan pertahanan wilayah.
“Kami menyampaikan secara lengkap dan komprehensif kondisi di lapangan, terutama terkait pengelolaan sumber daya nasional. Harapannya, masukan dari DPR akan memperkuat aspek pertahanan wilayah Kodam VI/Mulawarman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anton menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) tengah dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan semesta.
“Revisi UU PSDN memiliki tujuan besar untuk pertahanan semesta, agar tidak ada ancaman dari dalam maupun luar negeri yang mampu mengganggu NKRI,” ujarnya kepada Parlementaria di Balikpapan.
Ia menambahkan, implementasi PSDN diharapkan tidak hanya memperkuat aspek militer, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Dampaknya ke masyarakat, mudah-mudahan lebih sejahtera dan aman, bukan hanya dalam perang tapi juga saat bencana,” imbuhnya.
Kodam VI/Mulawarman dalam paparannya menegaskan bahwa program PSDN juga diarahkan untuk membangun kesadaran bela negara dan kesiapsiagaan masyarakat sipil.
Komisi I berkomitmen memastikan revisi UU PSDN mencakup aspek pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kesejahteraan Komponen Cadangan (Komcad), serta sinergi antara pembangunan pertahanan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam kesimpulan kunjungan kerja tersebut, Komisi I mengapresiasi kinerja Kodam VI/Mulawarman dan menegaskan komitmennya membawa isu dukungan alutsista, infrastruktur pertahanan, dan penguatan personel ke dalam pembahasan bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
