DHAKA (Lentera) - Tarique Rahman dipastikan menjadi perdana menteri (PM) baru Bangladesh, setelah 297 anggota parlemen terpilih dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan blok yang dipimpin Jamaat-e-Islami dilantik pada Selasa (17/2/2026).
Para legislator itu terpilih dalam Pemilu pekan lalu, yang pertama digelar sejak pemberontakan pada Juli 2024 mengakhiri 15 tahun kekuasaan Partai Liga Awami. Perdana menteri saat itu, Sheikh Hasina melarikan diri ke India.
Ketua Komisi Pemilihan Umum AMM, Nasir Uddin memimpin pengambilan sumpah legislator baru, dari total 300 kursi parlemen dimana pemungutan suara di tiga daerah pemilihan ditunda.
Usai dilantik, BNP menggelar sidang parlemen pertamanya, serta memilih Rahman sebagai pemimpin parlemen dan mencalonkannya sebagai PM terpilih.
Dalam sistem pemerintahan parlementer Bangladesh, PM terpilih akan dilantik oleh presiden setelah terbukti mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen.
Rahman dan sekitar 30 anggota kabinetnya dijadwalkan dilantik kemudian, pada hari yang sama. BNP yang berkoalisi dengan blok Jamaat, meraih mayoritas dua pertiga dengan dukungan 212 anggota parlemen.
Namun, anggota parlemen BNP tidak mengambil sumpah terpisah sebagai anggota Dewan Reformasi Konstitusi yang dibentuk berdasarkan referendum bersamaan dengan Pemilu.
Sementara itu, anggota dari blok Jamaat mengambil sumpah untuk dewan tersebut dan memprotes keputusan BNP.
Dewan Reformasi Konstitusi dibentuk setelah seluruh partai politik menyepakati Piagam Nasional Juli untuk reformasi, yang disahkan melalui referendum dengan mayoritas suara setuju.
Rahman adalah putra mendiang mantan PM, Khaleda Zia dan Presiden, Ziaur Rahman. Ia kembali ke Bangladesh pada Desember lalu, setelah 17 tahun berada di pengasingan di Inggris.
Selain 300 kursi terpilih, ada 50 kursi khusus perempuan yang akan dialokasikan sesuai proporsi perolehan kursi partai setelah sidang parlemen dimulai.
Setelah Rahman dan kabinetnya dilantik, pemerintahan sementara beranggotakan 20 orang yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah baru.
Pemerintahan sementara dibentuk pada 8 Agustus 2024 setelah Sheikh Hasina melepaskan jabatan di tengah gelombang protes, yang menewaskan sekitar 1.400 orang dan melukai ribuan lainnya.
Pemilu pekan lalu, menghasilkan pemerintahan terpilih pertama Bangladesh dalam 18 bulan terakhir.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
