SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dari 20 tahun menjadi 15 tahun, sebagai langkah strategis menghadapi eskalasi risiko di pesisir pantai utara (pantura) Jatim.
"Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar, yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan/Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf dikutip dari keterangan di Surabaya melansir Antara, Minggu (26/4/2026).
Khofifah menyampaikan, fokus pembangunan GSW berada di tiga kawasan strategis Pantura yakni Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik.
Ketiganya merupakan zona kritis dengan kerentanan tinggi, terhadap penurunan muka tanah, banjir rob, serta tekanan aktivitas ekonomi pesisir.
Secara kelembagaan, Gubernur Jawa Timur bersama bupati di tiga wilayah tersebut menjadi bagian Dewan Pengelola Pantura Jawa, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025 Pasal 6.
Posisi ini dinilai memberi ruang intervensi langsung daerah, dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah pada Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Jawa Timur sebagai aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa," ujarnya.
Ia menambahkan, urgensi pembangunan GSW dilatarbelakangi tekanan multidimensi, mulai dari penurunan muka tanah mencapai 1–2 cm per tahun, kenaikan muka air laut, hingga gelombang pasang ekstrem.
Kondisi ini memicu peningkatan risiko banjir rob, abrasi, serta ancaman krisis air bersih.
"Termasuk kerentanan sosial meningkatnya jumlah penduduk terdampak banjir rob dan degradasi kualitas hidup masyarakat pesisir," katanya.
Selain itu, dampak ekonomi juga signifikan, seperti terganggunya aktivitas pelabuhan, industri, logistik nasional, serta ancaman terhadap lahan pertanian produktif yang menopang ketahanan pangan Jawa Timur.
"Pembangunan GSW ini, lanjutnya, juga sebagai upaya perlindungan aset strategis nasional seperti pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur vital nasional di Pantura," tambahnya.
Khofifah menegaskan, GSW tidak hanya bersifat protektif tetapi juga transformasional melalui revitalisasi kawasan pesisir, modernisasi sektor perikanan, serta penguatan ekonomi sosial masyarakat pesisir.
"Ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah," katanya.
Dalam implementasinya, proyek GSW harus memperhatikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) guna menjamin kepastian hukum, menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta mencegah konflik sosial antara masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha.
"Jawa Timur memegang posisi strategis sebagai wilayah kunci di sepanjang Pantura Jawa sekaligus simpul utama logistik dan industri nasional," tuturnya.
Selain wilayah Tuban, Lamongan, dan Gresik, Khofifah juga mendorong, intervensi di pesisir utara Pulau Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep karena memiliki tingkat kerentanan serupa.
"Saya rasa wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini juga kerentanannya perlu diintervensi," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan/Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan pihaknya tengah melakukan penelitian dan asesmen terkait pembangunan tanggul laut, serta program Kampung Nelayan Merah Putih.
"Banyak ya kita intervensi untuk tahun depan tapi yang sekarang sudah ada beberapa titik (kampung nelayan) yang sudah dibangun salah satunya ada di Gresik dan Malang Selatan," kata Didit Herdiawan Ashaf.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
