Gubernur Khofifah Tekankan Posyandu Harus Berbasis 6 SPM Untuk Meningkatkan Langkah Strategis

SURABAYA (Lentera) — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya meningkatkan langkah strategis dalam mendekatkan layanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penegaran Gubernur Prabowo ini bertepatan dengan peringatan Hari Posyandu Nasional yang jatuh pada Rabu (29/4/2026), dengan tema “Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM): Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat".

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menandaskan bahwa Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (LKD/LKK) yang memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di tingkat lokal.

“Posyandu adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Melalui transformasi berbasis 6 SPM, Posyandu kini tidak hanya fokus pada layanan kesehatan, tetapi berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat,” ujarnya, disela-sela kunjungan kerjanya  untuk misi dagang dan pertemuan dengan para investor di Malaysia, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan enam bidang pelayanan minimal yang diintegrasikan dalam Posyandu meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Transformasi ini, lanjut Khofifah, menjadi upaya konkret dalam menghadirkan layanan dasar yang lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak perlu jauh-jauh mengakses layanan dasar. Posyandu hadir sebagai pusat layanan yang inklusif, berbasis gotong royong, dan memperkuat pembangunan dari bawah,” tegasnya.

Dia menandaskan bahwa peran Posyandu dinilai sangat signifikan di Jawa Timur. Setidaknya terdapat 46.414 Posyandu dengan didukung 301.013 kader kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah.

Khofifah menyampaikan bahwa keberadaan Posyandu tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan layanan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. “Posyandu mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan desa secara partisipatif, serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga dan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi Posyandu membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat.

“Kader Posyandu adalah ujung tombak yang bekerja dengan penuh dedikasi. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi luar biasa mereka dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Khofifah juga mengajak pada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat Posyandu sebagai pilar pembangunan berbasis komunitas menuju terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

“Melalui Posyandu yang semakin kuat dan terintegrasi, kita optimistis dapat menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. (*)

Editor : Lutfiyu Handi