SURABAYA (Lentera) -Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes, menilai wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menutup program studi yang tidak relevan dengan industri perlu kajian mendalam.i.
Ia menyebut tidak semua program studi harus diukur dari keterkaitannya dengan industri. Menurutnya, sejumlah prodi tetap memiliki peran penting dalam menjawab persoalan bangsa meski tidak beririsan langsung dengan kebutuhan industri.
“Prodi-prodi itu ada yang sudah link dengan industri, ada yang tidak, tetapi itu bagian dari persoalan bangsa dan negara yang juga harus dipertahankan. Sehingga nampaknya masih perlu didiskusikan dan dikaji lebih lanjut karena ini masih wacana,” kata Prof. Nurhasan, Rabu (29/4/2026).
Di sisi lain, Unesa mengaku telah memiliki sistem untuk memantau relevansi lulusan dengan dunia kerja. Melalui Career Center, kampus melakukan pelacakan karier alumni serta memiliki direktorat khusus yang menangani evaluasi pembukaan dan penutupan program studi.
“Sudah ada direktur khusus yang menangani buka-tutup prodi yang tidak relevan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Unesa juga menegaskan komitmennya dalam menjaga akses pendidikan bagi mahasiswa. Prof. Nurhasan memastikan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi tidak akan dikeluarkan.
“Kalau ada mahasiswa tidak mampu bayar UKT karena orang tuanya terkena PHK atau persoalan ekonomi, tidak boleh DO. Kampus akan memberikan beasiswa,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan, evaluasi prodi dilakukan untuk meningkatkan relevansi dengan kebutuhan industri strategis nasional. Ia menyebut beberapa bidang prioritas, seperti kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, energi, hingga maritim.
“Ada beberapa yang harus kami eksekusi terkait prodi-prodi. Perlu kita pilih dan pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansi,” kata Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026, Senin (27/4/2026).
Meski demikian, Badri menegaskan penutupan program studi bukanlah langkah utama. Kebijakan tersebut hanya akan diambil sebagai opsi terakhir apabila suatu prodi dinilai tidak lagi memenuhi standar mutu dan tidak memiliki keberlanjutan akademik.
“Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila tidak dapat lagi dikembangkan melalui pembinaan atau transformasi,” jelasnya.
Dengan demikian, wacana penutupan prodi masih berada pada tahap kajian dan memerlukan diskusi lebih lanjut antara pemerintah dan perguruan tinggi agar tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan akademik.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
