JAKARTA (Lentera) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku siap buka-bukaan data, terkait seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," ujar pria yang akrab dengan sapaan Gus Ipul ini, dalam jumpa pers bersama wartawan di Jakarta, melansir Antara, Rabu (6/5/2026).
Dirinya bahkan mengaku berinisiatif meminta waktu bertemu pimpinan KPK guna melaporkan seluruh tahapan pengadaan yang telah dilakukan.
Menurutnya, masukan dari KPK dinilai penting untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Kami ingin menyampaikan seluruh proses yang telah kami lewati. Ini kesempatan baik untuk evaluasi sebelum proses pengadaan berikutnya," kata dia.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan Kemensos juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Ia turut mengapresiasi perhatian publik terhadap program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara.
"Kami berterima kasih atas perhatian berbagai pihak dan tentu akan berkoordinasi, termasuk dengan kepolisian dan KPK," ujarnya.
Dalam rencana audiensi dengan KPK, Kemensos akan memaparkan data lengkap terkait pengadaan barang, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial.
Dijelaskannya, setiap siswa dalam program Sekolah Rakyat memperoleh empat pasang sepatu, yakni sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
"Pendapat dari KPK sangat kami dengarkan dan akan kami tindak lanjuti agar ke depan proses pengadaan bisa lebih baik," tuturnya.
Editor: Santi
.jpg)
