MALANG (Lentera) -Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut baru 16 persen penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni bumil (ibu hamil), busui (ibu menyusui), dan balita nonPAUD di Kota Malang yang terlayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi itu membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mempercepat proses pendataan guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
"Ada masukan dari Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, terkait dengan sasaran 3B di Kota Malang ini belum tertangani maksimal. Persentasenya baru 16 persen," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat ditemui usai meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kamis (7/5/2026).
Wahyu menyebut, hasil pendataan juga akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan tambahan SPPG di Kota Malang. Saat ini, jumlah SPPG yang telah tersedia mencapai 82 unit.
"Tidak menutup kemungkinan kami perlu ada tambahan SPPG untuk mencukupi kebutuhan 3B," imbuhnya.
Pemerintah daerah belum dapat memastikan titik penambahan SPPG sebelum proses validasi data selesai dilakukan.
Sebab, pemetaan penerima manfaat menjadi faktor utama dalam menentukan kebutuhan distribusi MBG di masing-masing wilayah. "Kami akan mendata lebih dulu. Dari dinkes dan dinsos akan mendata, kemudian bisa diketahui posisi 3B di mana saja. Perlu penambahan SPPG dan di wilayah mana," jelasnya.
Di tengah perluasan cakupan MBG tersebut, Pemkot Malang juga meningkatkan pengawasan terhadap operasional SPPG. Wahyu menegaskan, pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) oleh Satuan Tugas (Satgas) SPPG yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.
Selain melakukan sidak ke SPPG, Pemkot Malang juga meminta sekolah-sekolah memberikan laporan kepada Satgas terkait kualitas makanan dan pelaksanaan distribusi MBG.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengungkapkan data penerima MBG dari kelompok 3B di Kota Malang hingga kini memang belum tervalidasi sepenuhnya.
"Data-data 3B secara keseluruhan belum terverifikasi dengan baik. Tidak mungkin dalam satu kelurahan tidak ada ibu hamil, tidak ada ibu menyusui, atau tidak ada balita. Data-data keseluruhan itu yang belum masuk," kata Harjito.
Dinilainya, apabila seluruh data penerima manfaat telah selesai diverifikasi, maka kebutuhan SPPG di Kota Malang berpotensi meningkat cukup signifikan. BGN memperkirakan tambahan SPPG bisa mencapai 20 hingga 25 unit.
Untuk mendukung proses pendataan di lapangan, BGN melibatkan koordinator kecamatan (korcam) di bawah koordinator wilayah (korwil). Pendanaan pendataan tersebut didukung melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) tingkat provinsi.
Harjito menambahkan, pemerintah daerah juga diperbolehkan memberikan dukungan anggaran pendataan melalui Satgas sesuai kemampuan APBD masing-masing daerah.
Menurutnya, koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah juga telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Saat ini, data penerima MBG masih mengacu pada sejumlah basis data kementerian, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kemendikbud, data Kementerian Agama, serta sebagian data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
Pemerintah pusat juga disebut tengah menyandingkan seluruh data lintas kementerian agar program MBG dapat berjalan lebih valid dan tepat sasaran hingga tingkat kelurahan dan RW.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
