WASHINGTON (Lentera) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal apabila Presiden Donald Trump menilai negosiasi dengan Partai Demokrat di Kongres untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan tidak mencapai kesepakatan.
Memasuki hari kelima penutupan, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan masih ada kemungkinan Partai Demokrat akan mengalah agar penutupan pemerintah dapat diakhiri dan ancaman PHK massal bisa dihindari.
"Presiden Trump dan Russ Vought (Direktur Anggaran Gedung Putih) sedang menyiapkan langkah-langkah dan bersiap bertindak jika memang harus, tapi mereka berharap itu tidak terjadi," ujar Hassett, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).
Pada Minggu lalu, Trump mendapat pertanyaan mengenai kapan pemerintahannya akan memulai pemberhentian pegawai federal. Ia memberikan jawaban singkat tanpa disertai penjelasan tambahan.
"Ini sedang berlangsung sekarang," singkatnya
Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih juga belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Lembaga itu dikenal sebagai penggerak utama dalam upaya Trump untuk secara signifikan mengurangi ukuran pemerintahan federal.
Belum Ada Tanda-tanda Negosiasi
Belum terlihat adanya perkembangan nyata dalam negosiasi antara para pemimpin Kongres sejak pertemuan terakhir mereka dengan Trump pekan lalu. Penutupan pemerintahan dimulai pada 1 Oktober, bertepatan dengan awal tahun fiskal federal 2026, setelah Partai Demokrat di Senat menolak rancangan pendanaan sementara yang seharusnya menjaga lembaga federal tetap beroperasi hingga 21 November.
"Mereka menolak berbicara dengan kami," kata pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer. Ia menambahkan bahwa kebuntuan ini hanya bisa diselesaikan melalui pembicaraan lebih lanjut antara Trump dan empat pemimpin Kongres.
Partai Demokrat menuntut adanya perpanjangan permanen terhadap peningkatan kredit pajak premi yang membantu warga Amerika Serikat membeli asuransi kesehatan swasta melalui program Affordable Care Act. Mereka juga meminta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan membatalkan anggaran yang telah disepakati secara sepihak dalam kesepakatan apa pun.
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, menyatakan kesiapannya untuk menanggapi tuntutan tersebut, namun menegaskan bahwa Partai Demokrat harus terlebih dahulu menyetujui pembukaan kembali pemerintahan federal.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
