08 October 2025

Get In Touch

Anggota DPRD Jatim Soroti Kelangkaan Solar yang Membelit Nelayan

Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri
Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri

SURABAYA (Lentera) – Kelangkaan solar kembali menjadi persoalan serius bagi nelayan di Jawa Timur, bukan hanya terhambat melaut tapi mereka juga harus menanggung beban harga tinggi akibat sulitnya memperoleh bahan bakar bersubsidi.

Kondisi ini menuai sorotan dari DPRD Jawa Timur, yang mendesak pemerintah provinsi segera turun tangan memberikan solusi konkret.

Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, mengungkapkan keluhan nelayan kian sering diterimanya belakangan ini. Ia menilai, kesulitan mendapatkan solar membuat kehidupan nelayan semakin berat di tengah ketidakpastian hasil tangkapan.

“Terkadang nelayan juga kesulitan mendapatkan solar, akibatnya harga tinggi pun dibeli,” ungkap Multazam, Selasa (07/10/2025).

Menurut Politisi PKB tersebut, banyak nelayan terpaksa membeli solar dari pedagang eceran dengan harga jauh di atas harga resmi.

“Para nelayan membeli solar dari pedagang solar eceran. Sehingga harga solar lebih tinggi dari harga pada umumnya,” ujarnya.

Multazam menyebut, harga solar di lapangan bahkan bisa menembus Rp8.000 per liter. Namun ia memahami kondisi pedagang yang juga mencari keuntungan di tengah pasokan terbatas.

Politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat pesisir itu berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tidak tinggal diam terhadap masalah ini.

“Saya berharap Gubernur mau hadir menjawab keluhan nelayan. Tercatat 245.145 nelayan di Jawa Timur belum tersentuh program pemerintah. Belum nampak kebijakan Gubernur yang pro nelayan,” tegasnya.

Selain menyoroti lemahnya perhatian pemerintah, Multazam juga meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur membantu nelayan mendapatkan akses resmi pembelian BBM bersubsidi melalui barcode MyPertamina. Menurutnya, banyak nelayan belum terdaftar sehingga tidak bisa membeli solar di SPBU secara langsung.

“Nelayan harusnya dipermudah dalam mendapatkan barcode MyPertamina agar bisa membeli BBM subsidi secara resmi,” imbuhnya.

Sebagai langkah jangka panjang, ia mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan padat aktivitas melaut.

"Misalnya di Lekok, Kraton, dan Nguling di Pasuruan. Ini akan sangat membantu para nelayan,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais

Share:
Lenterajakarta.com.
Lenterajakarta.com.