Dana Transfer Dipangkas Rp270 M, Bupati Jember Andalkan Bantuan Presiden untuk Pembangunan

JEMBER (Lentera) - Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp270 miliar menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Bupati Jember Muhammad Fawait memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit.

“Penurunan dana transfer ini memang terjadi secara nasional, bukan hanya di Jember,” ujar Bupati Fawait, Selasa (7/10/2025). Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah program bantuan sebagai penopang anggaran daerah, salah satunya Bantuan Presiden (Banpres) yang diharapkan dapat menutup kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Insyaallah, walaupun DAK dan DAU turun, tapi bantuan-bantuan seperti Banpres yang masuk ke Jember akan semakin besar,” jelasnya. Gus Fawait menyebutkan, keberadaan program bantuan tersebut akan menjaga kelangsungan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.

Tahun ini, pembangunan fisik sekolah di Jember mengalami peningkatan, dan tren positif itu diyakini berlanjut tahun depan. “Tahun depan saya yakin tambah besar lagi, jadi penurunan DAK dan DAU mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh untuk Jember," ujarnya. 

Terpisah, DPRD Jember menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember harus lebih kreatif untuk menghadapai pemangkasan dana dari pemerintah pusat. Apalagi penurunan ini diproyeksikan mencapai sekitar Rp 270 miliar yang otomatis akan menyusutkan ruang fiskal daerah. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menegaskan, Pemkab dan DPRD harus kreatif menyikapi kondisi ini. Dia menyampaikan, meskipun ruang fiskal menyempit, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan prioritas belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pada sektor pembangunan.

“Otomatis berkurangnya belanja transfer ini akan memperkecil ruang fiskal. Tapi, kami berkomitmen agar belanja yang menyentuh langsung kepada rakyat, terutama pembangunan, tetap diprioritaskan,” terang Ahmad Halim. 

Politisi Gerindra itu menyampaikan, penurunan transfer dana ini merupakan kebijakan nasional yang juga dialami hampir seluruh daerah, termasuk kabupaten tetangga seperti Lumajang, Banyuwangi, dan Situbondo.

“Akibat pemotongan ini, proyeksi belanja APBD Jember 2026 diperkirakan turun signifikan, dari sekitar Rp 4,9 triliun tahun sebelumnya menjadi Rp 4,7 triliun. Penurunan ini setara dengan Rp 270 miliar,” ujarnya. (mok/ads)

Editor:Widyawati