SURABAYA (Lentera)– Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti adanya tumpang tindih dalam penyaluran berbagai jenis bantuan sosial. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta perkuat kolaborasi.
“Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya, agar bantuan yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain,” kata Bang JoAnggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan atau akrab disapa Bang Jo,, Rabu (8/10/2025).
Diketahui, hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot dan perwakilan Baznas Surabaya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah adanya tumpang tindih bantuan di lapangan, seperti bantuan pendidikan untuk tebus ijazah, bantuan kesehatan terkait BPJS, serta bantuan sosial seperti program bedah rumah.
Menurutnya, kolaborasi ini dapat dilakukan dengan memadukan sumber daya dan data penerima bantuan.
“Anggarannya bisa dari Baznas, sementara data penerima bantuan bisa diperoleh dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, maupun Dinas Kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, Bang Jo juga menilai pentingnya sosialisasi terkait porsi penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang bisa disalurkan oleh Baznas kepada masyarakat.
“Perlu disosialisasikan secara terbuka berapa prosentase bantuan yang bisa disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah, agar masyarakat memahami peran dan ruang gerak Baznas,” tegasnya.
Dalam bidang pendidikan, Bang Jo mendorong agar Baznas turut membantu siswa-siswi yang rentan putus sekolah karena kendala ekonomi.
“Menurut data, ada sekitar 12 ribu siswa di Surabaya yang rentan putus sekolah, sebagian besar karena faktor ekonomi. Misalnya ada siswa SMK di Surabaya Barat yang terancam putus sekolah karena tidak punya biaya transportasi. Ini bisa menjadi prioritas bantuan dari Baznas,” jelasnya.
Sementara di sektor kesehatan, ia mengusulkan agar Baznas lebih optimal membantu warga yang tidak tercover BPJS Kesehatan.
“Masih banyak warga yang tidak ditanggung BPJS dan harus berutang demi biaya pengobatan. Kasus seperti ini perlu menjadi prioritas Baznas,” ujarnya.
Bang Jo berharap Baznas dapat terus berbenah dan memperkuat perannya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Surabaya.
"Apa yang masih kurang dari Baznas Kota Surabaya bisa kita perbaiki bersama, agar masyarakat terus merasakan manfaat nyata dari keberadaan Baznas,” tutup Bang Jo.
Reporter: Amanah/Editor:Widyawati
.jpg)
