22 November 2025

Get In Touch

Warga Keluhkan Penanganan Banjir dan Kualitas Udara, DPRD Jatim Janji Kawal Aspirasi

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi saat Menggelar Reses di Sidoarjo.
Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi saat Menggelar Reses di Sidoarjo.

SURABAYA (Lentera) – Penanganan banjir dan penurunan kualitas udara menjadi dua isu utama yang mencuat dalam reses Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, di Sidoarjo. 

Dalam pertemuan yang dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga tersebut, Adam menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang masuk.

Adam menyebut masyarakat menuntut pemerintah segera menyusun grand design pembangunan Kabupaten Sidoarjo, terutama terkait penanggulangan banjir yang hingga kini belum terselesaikan di sejumlah titik seperti Waru, Tropodo, dan kawasan lingkar timur. 

“Kami mendesak Pemkab Sidoarjo segera menganggarkan grand desain penanggulangan banjir. Kalau tidak dianggarkan, Partai Golkar pasti akan lebih keras lagi,” ungkap Adam Rusydi, Rabu (19/11/2025).

Masalah lingkungan juga mendapat sorotan warga. Mereka meminta adanya langkah konkret untuk memperbaiki kualitas udara, termasuk melalui penanaman pohon dan reforestasi. Adam menilai permintaan itu mendesak untuk ditindaklanjuti. 

"Kondisi udara di Sidoharjo harus menjadi perhatian khusus. Masyarakat menginginkan tindakan nyata seperti penanaman pohon secara masif,” katanya.

Di sektor pendidikan, warga kembali meminta peningkatan akses beasiswa mulai jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Adam menyatakan keberlanjutan program beasiswa Indonesia Pintar (PIP) serta beasiswa kuliah penuh yang bekerja sama dengan UMSIDA dan UNUSIDA tetap menjadi prioritas. 

"Asal serius kuliah, insyaallah biaya hidup dan biaya kuliah ditanggung penuh,” tegas Adam. 

Ia juga menyoroti keluhan warga terkait ijazah yang ditahan sekolah serta pungutan komite yang memberatkan. 

"Sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Selain itu, warga meminta pembenahan fasilitas sekolah serta dukungan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adam menyatakan perlunya pendampingan dan penyusunan studi kelayakan bisnis agar BUMDes dapat menopang ekonomi desa. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BUMDes dan BUMKAP, namun masih menunggu grand design pembangunan serta master plan pengurangan banjir rampung disusun.

“Kami sudah instruksikan seluruh anggota Dewan wajib angkat telepon ketika aspirasi rakyat masuk,” pungkas Adam. (ADV)

 

Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lenterajakarta.com.
Lenterajakarta.com.