JAKARTA (Lentera) - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menduga terjadinya banjir bandang di sejumlah daerah Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tangah (Tapteng) akibat terjadinya perambahan hutan yang dilakukan oknum tertentu.
Karena itu, dia berharap pemerintah berkoordinasi dengan TNI/Polri melakukan penyelidikan terkait perambahan hutan yang terjadi di wilayah Sumut, tentunya setelah selesai menangani dampak dari bencana yang terjadi pada masyarakat. Marwan sempat berkunjung di salah satu titik pengungsian di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (27/11/2025).
“Faktanya kita lihat saat terjadi banjir bandang di Tapteng dan Tapsel, yang hanyut banyak kayu gelondongan, berarti ada perambahan hutan di hulu sungai, mengakibatkan banjir bandang," ucapnya dalam keterangan yang diterima Sabtu (29/11/2025).
Poltisi PKB ini meminta hal tersebut jangan dianggap sepele, karena oknum tertentu yang mengambil keuntungan pribadi, yang menanggung masyarakat dan pemerintah. Sebab akibat banjir bandang itu, tanah longsor terjadi, jalan putus, begitu juga jembatan, rumah, dan harta benda masyarakat hancur.
“Kita mendesak pemerintah serta aparat terkait supaya mengusut perambahan hutan di wilayah Sumut. Sebab kalau hal ini terus dibiarkan, bencana alam seperti ini akan terus terjadi jika perambahan hutan tidak segera diatasi,” sebutnya.
Kepada masyarakat yang terdampak bencana saat ini, ia mengimbau tetap bersabar. Pemerintah sampai sejauh ini terus berupaya melakukan penanganan. Apalagi saat ini di berbagai titik jalan dan jembatan putus, sehingga bantuan logistik masih terhambat.
“Bagi keluarga kena musibah, termasuk meninggal dunia, kita ikut berduka. Bagi masyarakat yang saat ini masih mengungsi kita harapkan tetap semangat. Intinya, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menyelesaikan urusannya sendiri, pasti hadir, tetapi tetap mohon kesabaran. Apalagi cuaca ini tidak bisa kita kendalikan, curah hujan yang masih begitu tinggi saat ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendesak pemerintah mengutamakan penanganan para pengungsi terdampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai kondisi di lapangan masih sangat memprihatinkan dan penanganan belum maksimal.
“Situasi di Aceh masih sangat memprihatinkan. Pemerintah harus hadir secara penuh untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan bantuan yang layak dan segera,” ujar Irmawan, Jumat (28/11/2025).
Dia menyebut ribuan warga terpaksa mengungsi dengan keterbatasan logistik, akses jalan, dan layanan darurat. Mereka juga masih dibayangi ketakutan karena situasi cuaca juga masih belum bisa ditebak. “Tekanan fisik dan mental para pengungsi ini cukup memprihatinkan sehingga dibutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” ujarnya.
Irmawan menegaskan pemerintah harus menempatkan penanganan keselamatan dan kebutuhan dasar pengungsi sebagai prioritas. Di antaranya tempat tinggal sementara, air bersih, makanan pokok, hingga pampers bayi. “Yang paling mendesak saat ini adalah makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan,” tegasnya.
Legislator asal Aceh tersebut mengungkapkan banyak wilayah terdampak masih terisolasi karena jalan nasional terputus, sehingga distribusi bantuan terhambat. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan perbaikan darurat untuk membuka akses.
“Banyak jalan nasional tertutup dan sulit dilalui. Bila dalam dua hari akses belum dibuka, dampaknya akan semakin besar bagi pengungsi. Saya minta Kementerian PU mengerahkan seluruh kemampuan untuk membuka akses dan memastikan bantuan logistik tersalurkan,” katanya.
Irmawan menambahkan, minimnya penanganan berpotensi menambah jumlah korban. Ia meminta pemerintah pusat meningkatkan skala respons dengan langkah yang lebih terkoordinasi dan terukur. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
