SURABAYA (Lentera) – Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong pemanfaatan akses kredit perbankan sebagai solusi agar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur tidak terhenti, menyusul sejumlah SPPG yang berhenti beroperasi akibat kehabisan modal dan keterlambatan pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kasus terbaru terjadi pada SPPG di Wates, Kota Mojokerto, yang dilaporkan berhenti beroperasi sejak 2 Februari. Sebelumnya, beberapa SPPG di daerah lain di Jawa Timur juga mengalami kondisi serupa.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menyarankan agar pemilik SPPG memanfaatkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar untuk mengajukan pinjaman permodalan ke perbankan.
“Saya yakin dengan membawa SPK, perbankan pasti mau memberikan pinjaman modal karena SPPG itu bisnisnya sangat jelas,” ungkap Sri Untari, Jumat (06/02/2026).
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut menilai, pemilik SPPG perlu lebih kreatif dan cermat dalam menghitung kebutuhan bisnis agar operasional tidak terhenti di tengah jalan akibat kekurangan modal. Menurutnya, penghentian layanan SPPG berdampak langsung pada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau sampai berhenti beroperasi di tengah jalan, khan kasihan para penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi terhenti jatahnya. Ini akan menjadi perhatian kami karena kasusnya hampir merata di berbagai daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo, juga mengaku telah menerima informasi terkait beberapa SPPG yang berhenti beroperasi sejak bulan lalu. Ia menyayangkan kondisi tersebut dan menilai perlunya koordinasi antara BGN dan perbankan.
“BGN perlu berkordinasi dengan Bank Himbara agar pemilik SPPG diberikan kemudahan untuk kredit permodalan,” jelas politikus Partai Demokrat tersebut.
Rasiyo menambahkan, pihaknya akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi E DPRD Jatim untuk mengagendakan audiensi dengan para pemilik SPPG guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
“MBG ini program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, jadi kalau ada persoalan di tengah jalan, tentu pemerintah daerah juga harus berusaha mencarikan solusi. Apalagi sebagian dana BOS itu juga dialokasikan untuk MBG,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
