SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, mengungkapkan peluang perpanjangan masa kerja pansus menyusul kompleksnya persoalan yang ditemukan pada badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya.
Menurutnya, waktu kerja pansus selama enam bulan dinilai belum cukup untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang ada di BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Bagi kami masa kerja untuk pansus BUMD enam bulan tidaklah cukup sehingga sudah selayaknya untuk diperpanjang," ungkap pria yang akrab disapa Abu, Rabu (11/3/2026).
Abu menjelaskan bahwa kebutuhan perpanjangan masa kerja muncul karena pansus masih perlu melakukan pendalaman terhadap masing-masing BUMD dan anak perusahaannya.
"Waktu enam bulan sangat kurang sekali karena begitu rumit sekali masalah yang dimiliki BUMD pemrov Jatim," terangnya.
Politisi PAN tersebut berharap dengan tambahan waktu kerja, pansus dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk memperbaiki kinerja BUMD di Jawa Timur.
Dengan adanya perpanjangan tersebut, ia menilai pansus berpeluang melahirkan keputusan rekomendasi yang mampu menjadikan BUMD benar-benar bermanfaat, terutama sebagai mesin penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami optimis sekali jika pendalaman ini lebih dalam lagi tentunya akan melahirkan rekomendasi yang terbaik bagi BUMD milik pemprov Jatim," tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Jawa Timur resmi membentuk Pansus BUMD pada awal November 2025 melalui rapat paripurna. Pansus yang melibatkan 24 anggota dari berbagai fraksi tersebut memiliki masa kerja enam bulan.
Pembentukan pansus bertujuan mengevaluasi kinerja, efisiensi, dan transparansi seluruh BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi juga mencakup kinerja keuangan dan operasional BUMD beserta anak usahanya agar lebih profesional, transparan, dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
