SURABAYA (Lentera) -Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Abdullah Muhdi menekankan pentingnya aspek keadilan dalam wacana penerapan sistem “war tiket” dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Wacana pemerintah pusat terkait skema baru penyelenggaraan ibadah haji berupa sistem “war tiket” menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Abdullah Muhdi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif agar tidak menimbulkan polemik maupun persoalan baru di tengah masyarakat.
“Secara pribadi saya menghimbau dan memohon kepada pemerintah pusat untuk betul-betul mengkaji dengan detail terkait wacana war tiket,” ungkapnya, Rabu (15/4/2026).
Muhdi menjelaskan, selama ini sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menggunakan mekanisme pendaftaran. Namun, keterbatasan kuota haji menyebabkan antrean panjang yang harus dijalani oleh calon jemaah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat jutaan masyarakat telah lebih dulu mendaftar dan menunggu dalam waktu yang tidak singkat. Bahkan, tidak sedikit yang telah melunasi biaya perjalanan haji demi mendapatkan porsi keberangkatan.
“Bukan tidak setuju. Melihat aspek proses yang sudah dilalui jutaan orang. Jutaan orang sudah mengantri, jutaan orang sudah membayar. Ini ketika ada wacana war tiket haji yang seolah memangkas tidak ada antrian,” jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan utama dalam wacana tersebut adalah bagaimana nasib para calon jemaah yang telah menunggu hingga puluhan tahun.
“Ini sebenarnya polemiknya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan bagi orang-orang yang sudah mengantri puluhan tahun dan membayar lunas porsi haji itu. Nah, ini kenapa saya bersoal, ini terkait pelayanan publik yang ada di Komisi A,” pungkasnya.
Muhdi berharap pemerintah dapat mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang menyangkut pelayanan publik dan hak masyarakat dalam menjalankan ibadah haji.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
