Komisi VIII DPR Sebut Pengurus Pondok dan Pemerintah Pihak Bertanggung Jawab Runtuhnya Ponpes Sidoarjo

JAKARTA (Lentera)– Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan orang. Ia menegaskan, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan ponpes harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

“Pihak pesantren harus terbuka dan kooperatif agar penyebab pasti kejadian ini dapat terungkap. Bila dalam penyelidikan ditemukan unsur pidana, pengurus ponpes wajib menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkannya,” ujar Singgih kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Legislator dari Fraksi Golkar itu menilai tragedi tersebut seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. Ia juga mendukung langkah kepolisian yang tengah menyelidiki penyebab ambruknya bangunan tersebut.

“Kami mendukung penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Harapannya, proses ini berjalan secara transparan dan akurat, sehingga jelas siapa yang harus bertanggung jawab atas musibah ini,” tegasnya.

Menurut Singgih, terdapat tiga pihak utama yang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kelayakan bangunan pesantren, yakni pengelola ponpes, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat.

“Ketiganya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan keselamatan para santri. Tragedi ini menjadi peringatan agar kualitas dan pengawasan terhadap ponpes di seluruh Indonesia semakin diperkuat,” ujarnya menambahkan.

Tragedi runtuhnya Ponpes Al Khoziny kini tengah dalam tahap penyelidikan polisi. Sejumlah pihak, termasuk pengelola pesantren dan instansi terkait, telah dimintai keterangan guna mengungkap dugaan kelalaian dalam peristiwa yang menelan korban jiwa itu.

Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber