Anggota DPRD Palangka Raya Tekankan Suksesnya Program MBG Disertai Pengelolaan Limbah yang Baik

PALANGKA RAYA (Lentera) - Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Palangka Raya, diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait tata kelola limbah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu menjadi hal penting untuk memastikan limbah hasil memasak MBG tidak memberikan dampak buruk atau mencemari, baik bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitar.

"Dapur MBG setiap harinya memproduksi ribuan porsi makanan, tentunya limbah yang dihasilkan juga cukup besar yang mana harus ditangani secara profesional," papar Hap, Senin (17/11/2025).

Lebih lanjut ia menekankan, Pemerintah Pusat telah menetapkan pedoman teknis terkait pemilahan limbah organik dan non-organik, sistem penampungan, hingga prosedur pembuangan.

Hap menambahkan, limbah sisa makanan, air cucian, serta bahan pengolahan tidak terpakai, harus melalui proses penanganan yang benar serta sesuai standar, agar tidak menimbulkan bau, genangan, atau potensi pencemaran tanah dan air.

"Regulasinya sudah ada jadi tinggal diikuti dan dilaksanakan, jangan sampai ada limbah yang dibuang sembarangan atau menimbulkan keluhan warga,” ungkapnya.

Selain itu ia menyarankan, kepada pengelola dapur SPPG, agar melakukan evaluasi secara rutin guna memastikan setiap petugas memahami tata kelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku.

Hap menegaskan, komitmen untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan limbah, akan menghasilkan program MBG yang berjalan dengan lebih profesional, aman, serta tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan di kemudian hari.

“Jika semua prosedur ditaati dan dijalankan, diharapkan program MBG akan sukses, namun dengan lingkungan sekitar dapur SPPG juga tetap terjaga," pungkasnya.

Reporter: Novita/Editor: Ais