PALANGKA RAYA (Lentera) – Anggota DPRD Kota Palangka Raya meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, melakukan pemeriksaan pajak pada sektor perhotelan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah menyusul ditemukan adanya dugaan kesalahan, dalam penetapan Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (DPPPBJT) untuk jasa perhotelan.
"Karena itu diperlukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengetahui besaran kekurangan pajak yang timbul akibat kesalahan penetapan tersebut,” papar Rusdiansyah, Rabu (4/2/2026).
Ia berpendapat, kesalahan penetapan DPPPBJT berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran pajak daerah, yang seharusnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya.
Selain pemeriksaan, Rusdiansyah juga meminta Bapenda untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) terhadap pihak-pihak yang terbukti mengalami kekurangan pembayaran pajak.
"Penerbitan SKPDKB penting sebagai dasar penagihan pajak yang belum terbayarkan, sekaligus sebagai langkah pengendalian agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari," ucapnya.
Rusdiansyah menekankan, seluruh sumber pendapatan daerah dikelola secara akurat dan sesuai aturan. Kesalahan dalam penetapan dasar pengenaan pajak dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah.
Ia menambahkan, proses pemeriksaan dan penetapan SKPDKB harus dilakukan secara transparan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu ia juga mengingatkan pentingnya memberikan ruang klarifikasi kepada wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat diselesaikan dengan benar.
“Melalui langkah ini, kekurangan pajak akibat kesalahan penetapan DPPPBJT dapat diperbaiki dan penerimaan daerah bisa dioptimalkan guna mendukung pembangunan Kota Palangka Raya,” pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
