BANGKALAN (Lentera) — Sebanyak enam aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan, Madura, diduga menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan segera melakukan pemanggilan, terhadap enam ASN tersebut untuk klarifikasi.
“Saya dapat surat tembusan itu dari Dinsos terkait hal tersebut,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan, Ari Murfianto mengutip Kompas.com, Kamis (16/4/2026).
Berdasarkan temuan BPK Data enam ASN tersebut tertuang dalam surat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) tahun 2024.
Dalam temuan itu, terdapat tujuh ASN yang masuk sebagai penerima bansos PKH. Tujuh orang tersebut terdiri dari enam ASN di Kabupaten Bangkalan dan satu ASN asal Bangkalan yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Enam ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan tersebut, terdiri dari tiga guru ahli pertama, satu bidan terampil, satu perawat terampil, serta satu penyuluh KB.
Ari mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pemanggilan untuk mengklarifikasi temuan tersebut.
“Kita akan fasilitasi untuk pemanggilan dan tempatnya. Namun secara teknis kami tidak paham kenapa hal itu bisa terjadi,” ujarnya.
Ari menyebut, terdapat dua kemungkinan penyebab ASN tersebut masuk sebagai penerima PKH. Pertama, data diinput sebelum yang bersangkutan menjadi ASN dan belum dihapus. Kedua, data diinput setelah yang bersangkutan berstatus ASN.
“Kalau memang itu menerima setelah jadi ASN ya kemungkinan harus mengembalikan,” kata Ari.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Mohammad Aminullah mengatakan pihaknya saat ini memfasilitasi upaya pengembalian dana yang telah diterima.
“Info lebih lanjut, mungkin bisa dengan Katim PKH,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Sosial masih berkoordinasi dengan tim di lapangan untuk menelusuri lebih lanjut temuan tersebut.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
