Jawab Kritik DPRD, Khofifah Tegaskan Strategi Pengentasan Kemiskinan Jatim Tak Bisa Seragam

SURABAYA (Lentera) -Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan strategi penanganan kemiskinan dilakukan secara berbeda sesuai karakteristik wilayah, menyusul sorotan DPRD Jatim terkait capaian penurunan angka kemiskinan yang dinilai belum signifikan.

Hal tersebut disampaikan saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (21/4/2026).

“Intervensi penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam,” ungkap Khofifah.

Ia menjelaskan, pendekatan afirmatif berbasis spasial telah diterapkan untuk mengatasi disparitas kemiskinan di sejumlah wilayah, seperti Madura, Tapal Kuda, Mataraman, dan Pantura.

Menurutnya, strategi penanganan dibedakan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Untuk wilayah perdesaan, kebijakan difokuskan pada hilirisasi produk lokal, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi wilayah.

Sementara di wilayah perkotaan, intervensi diarahkan pada penguatan ekonomi digital, pelatihan kompetensi tenaga kerja, serta fasilitasi job fair.

"Sebagai fondasi pengentasan kemiskinan spasial, kami juga memastikan peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), akses air minum, dan sanitasi layak," tambahnya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga mengintegrasikan program jaring pengaman sosial berbasis data, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

“Untuk melindungi kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat tekanan inflasi, Pemerintah Provinsi mengintegrasikan berbagai program jaring pengaman sosial secara by name by address,” ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim dalam rapat paripurna, Kamis (9/4/2026), menilai penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur masih cenderung stagnan. PKB juga menyoroti adanya kantong-kantong kemiskinan di sejumlah wilayah yang membutuhkan pendekatan kebijakan lebih spesifik.

Menanggapi hal itu, Khofifah menegaskan bahwa paradigma penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat.

"Penanggulangan kemiskinan kronis (hard core poverty) tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan karitatif," katanya.

"Oleh karena itu, Pemprov Jatim berfokus pada strategi peningkatan pendapatan melalui Pemberian Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem senilai Rp1,5 juta per penerima manfaat sebagai modal usaha, didukung program KIP Jawara untuk mendorong kemandirian," sambungnya.

Ia menambahkan, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat agar program penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran sesuai kondisi wilayah.

"Dengan penguatan basis data spasial yang akurat dan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, kami optimis upaya ini akan memberikan dampak pengurangan kemiskinan kronis secara struktural dan berkelanjutan," pungkasnya.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH