PALANGKA RAYA (Lentera) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya diminta untuk segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, yang mengatakan jika kondisi ini tidak segera diatasi tidak hanya akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok (bapok), namun juga akan meningkatkan biaya logistik serta harga material pembangunan di Kota Palangka Raya.
"Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah kebijakan memberikan subsidi transportasi logistik, karena dinilai mampu menekan kenaikan harga bapok di tingkat konsumen, meskipun terjadi peningkatan biaya distribusi akibat kenaikan BBM," papar Syaufwan, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot dapat menanggung biaya transportasi bapok dari produsen ke pasar, tujuannya agar harga jual di tingkat konsumen tidak naik drastis meskipun BBM naik.
Syaufwan juga meminta, Pemkot untuk mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah. Melalui program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya untuk komoditas sensitif seperti beras, minyak goreng, cabai, dan gula.
"Pengawasan terhadap rantai pasokan juga perlu diperketat, guna mencegah terjadinya kelangkaan barang akibat praktik penimbunan yang dapat memperparah kenaikan harga di pasaran," tuturnya.
Ia menambahkan, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga perlu dioptimalkan dalam kondisi seperti saat ini. Pemantauan harga dilakukan secara harian dan intervensi cepat dinilai krusial guna mengendalikan gejolak harga yang terjadi.
Namun disisi lain, kenaikan harga BBM juga berdampak pada sektor pembangunan, terutama harga material seperti besi, semen, dan aspal. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
"Kami menyarankan agar Pemkot memberikan ruang penyesuaian kontrak (addendum) bagi proyek yang terdampak kenaikan harga material secara signifikan, langkah ini penting agar proyek tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kualitas," ucapnya.
Selain itu, pembaruan Daftar Harga Satuan Material (DHSM) juga perlu dilakukan agar kontrak baru dapat menyesuaikan dengan kondisi harga pasar terkini. Termasuk melakukan prioritas ulang terhadap proyek pembangunan. Proyek yang tidak mendesak dapat dijadwalkan ulang, sementara proyek strategis dan yang sudah berjalan harus dipastikan selesai tepat waktu.
Langkah lainnya yang tidak kalah penting, yaitu mendorong dinas terkait untuk melakukan negosiasi dengan penyedia material, untuk mengunci harga lama atau mencari alternatif material yang lebih efisien tanpa menurunkan kualitas pembangunan.
"Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, harga bahan pokok, dan pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya dapat diminimalisir, dan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
