JAKARTA (Lentera) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung implementasi mandatori biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 besok dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan nasional.
"Oh aman, (pasokan CPO) lebih. Sudah aman," ujar Amran saat ditemui di Jakarta, melansir Antara, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, produksi CPO nasional terus meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menjaga komitmen ekspor. Volume ekspor sawit bahkan meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton seiring bertambahnya kapasitas produksi nasional.
Ia menegaskan peningkatan produksi tersebut memastikan alokasi CPO untuk program biodiesel B50 tidak akan mengurangi pasokan bagi kebutuhan domestik maupun pasar ekspor.
Amran menjelaskan implementasi B50 bukan lagi sebatas uji coba. Pemerintah hanya meningkatkan kadar campuran biodiesel dari program B40 yang sebelumnya telah berjalan. "Kan bukan uji coba, sudah jalan kan. Sudah jalan B40, tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," katanya.
Menurut Amran, penerapan B50 menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor solar.
Sebelumnya, Amran juga menegaskan implementasi biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional. Hal itu karena produksi minyak sawit Indonesia masih berada di atas kebutuhan domestik.
Produksi CPO nasional saat ini mencapai sekitar 52 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 juta ton dialokasikan untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sementara ekspor diperkirakan mencapai 32 juta ton seiring meningkatnya produktivitas perkebunan sawit.
Untuk mendukung program B50, pemerintah memperkirakan kebutuhan CPO mencapai sekitar 5,3 juta ton dari total produksi nasional. Dengan kapasitas produksi tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan biodiesel, minyak goreng, dan ekspor dapat dipenuhi secara bersamaan.
Pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan seimbang antara kepentingan energi nasional, kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia yang menguasai sekitar 60 persen pasar dunia," kata Amran.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan kebijakan Biodiesel B50 diproyeksikan mampu menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun.
Menurut Airlangga, PT Pertamina telah siap mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, program B50 diperkirakan dapat menekan konsumsi solar berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.
"Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," kata Airlangga.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut implementasi B50 berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus solar pada 2026, terutama setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur.
"Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan," ungkap Bahlil.
Editor: Santi
.jpg)
