Evaluasi Parkir Digital di Surabaya, Komisi C DPRD: Perlu Transparansi Pendapatan dan CCTV Berbasis AI

SURABAYA (Lentera) – Penerapan sistem parkir digital di Kota Surabaya terus diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat, transparansi pendapataa, evaluasi terhadap juru parkir (jukir) hingga pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI). 

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan menegaskan seluruh pihak harus mendukung sistem tersebut, demi menciptakan tata kelola parkir yang lebih transparan dan akuntabel.

Eri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) telah menyiapkan sistem pengawasan berlapis. Setiap titik parkir kini tidak hanya dijaga oleh juru parkir, tetapi juga diawasi petugas dari Dishub yang berasal dari bidang pengawasan, bidang lalu lintas, hingga melibatkan aparat kelurahan dan kecamatan.

"Monitoring dilakukan secara terus-menerus di lapangan. Sekarang setiap juru parkir juga diawasi oleh petugas dari pemerintah sehingga pelaksanaan parkir digital bisa berjalan sesuai aturan," kata Eri pada Lentera, Jumat (3/7/2026).

Menurut Eri, pembayaran parkir kini diarahkan sepenuhnya menggunakan metode digital melalui QRIS maupun kartu uang elektronik, sementara karcis parkir konvensional secara bertahap telah ditarik dari peredaran.

Meski demikian, ia memastikan, masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital tetap dapat menggunakan voucher parkir. Voucher tersebut kini telah didistribusikan lebih luas, mulai dari kantor-kantor kecamatan hingga kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.

"Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel atau kartu uang elektronik, tetap bisa membayar menggunakan voucher parkir. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kembali menggunakan sistem lama," ucapnya.

Politisi dari PDI Perjuangan ini mengakui, masih ada sebagian juru parkir yang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan pembayaran digital. Karena itu, edukasi dan pengawasan akan terus dilakukan. Juru parkir yang tidak mematuhi kebijakan Dishub akan dievaluasi sesuai ketentuan.

Selain itu, Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong adanya transparansi pendapatan di setiap lokasi parkir digital. Nantinya, pendapatan harian di setiap titik parkir diharapkan dapat dipublikasikan melalui media informasi maupun laman resmi sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan parkir.

"Kalau pendapatan setiap titik parkir dipublikasikan, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan sehingga pengelolaan parkir menjadi lebih terbuka," jelasnya.

Selain itu, saat ini Dishub Surabaya juga tengah menguji coba penggunaan kamera pengawas (CCTV) berbasis AI di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan Taman Bungkul dan area parkir sekitar Balai Kota Surabaya. Teknologi tersebut dirancang untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan kapasitas ruang parkir secara otomatis.

Eri menjelaskan, sistem AI tersebut masih dalam tahap penyempurnaan karena masih mempelajari pola kendaraan di lapangan. Salah satu evaluasi yang ditemukan adalah kendaraan yang hanya berhenti untuk menurunkan penumpang masih terbaca sebagai kendaraan parkir.

"Teknologi ini masih belajar. Setelah datanya semakin banyak dan sistemnya semakin akurat, nantinya bisa diterapkan di lebih banyak titik parkir di Surabaya," jelasnya.

Tak lupa, ia juga mengajak, masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan parkir digital. Apabila menemukan juru parkir yang menolak pembayaran digital, tidak memberikan pelayanan sesuai ketentuan, atau melakukan pelanggaran lainnya, warga diminta segera melaporkannya.

Laporan dapat disampaikan melalui Hotline Wali Kota, media sosial Dinas Perhubungan, media sosial Bangga Surabaya, maupun aplikasi Wargaku.

"Peran masyarakat merupakan bagian penting dalam pengawasan penyelenggaraan parkir. Siapa pun bisa melapor, baik masyarakat umum, komunitas, lembaga, maupun influencer. Ini adalah bagian dari kontrol publik agar sistem parkir digital berjalan dengan baik," tutupnya.

Reporter: Amanah/Editor: Ais