Sambut B50, Anggota DPRD Menilai Jatim Bisa Jadi Motor Pengembangan Industri Bioenergi Nasional

SURABAYA (Lentera) - Peresmian implementasi bahan bakar B50 oleh pemerintah sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim), R. Harisandi Savari menilai Jatim berpeluang menjadi salah satu motor pengembangan industri bioenergi nasional.

Sebab menurutnya, Jatim memiliki posisi strategis untuk memperoleh manfaat lebih besar dari implementasi program B50. Menurutnya kebijakan penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati tersebut tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan industri berbasis sawit dan perekonomian nasional.

“Kami menyambut baik peresmian program B50 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan sawit serta memperkuat ekonomi nasional,” ujar Harisandi Senin (13/7/2026).

Dengan kekuatan sektor industri, kawasan pelabuhan, dan jaringan logistik yang dimiliki, Jatim dinilai berpeluang menjadi salah satu motor pengembangan industri bioenergi nasional.

Karena itu, Harisandi mendorong pemerintah pusat agar tidak hanya menjadikan Jatim sebagai wilayah distribusi atau pasar konsumsi biodiesel, tetapi juga sebagai pusat pengembangan industri hilir bioenergi.

“Bagi Jawa Timur, kami berharap kebijakan ini mampu memberikan multiplier effect terhadap sektor industri, logistik, dan pelabuhan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendorong agar Jawa Timur memperoleh manfaat ekonomi melalui penguatan industri hilir bioenergi, bukan hanya menjadi pasar konsumsi,” katanya.

Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Harisandi juga mengingatkan bahwa keberhasilan program B50 sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Pemerintah harus memastikan kesiapan rantai pasok, kualitas produk, hingga distribusi agar masyarakat tidak mengalami dampak negatif.

“Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan implementasinya berjalan baik di lapangan. Pemerintah harus menjamin pasokan biodiesel tetap tersedia, kualitas BBM terjaga, serta tidak menimbulkan gejolak harga maupun gangguan distribusi, khususnya di daerah,” tegasnya.

Harisandi berharap implementasi B50 tidak hanya menjadi kebijakan transisi energi, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan energi nasional, serta menghadirkan manfaat nyata bagi daerah, termasuk Jawa Timur. (*)

Editor: Lutfiyu Handi