MADIUN (lentera) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mencatat prevalensi stunting terus menurun dalam tiga tahun terakhir, namun laju penurunannya justru melambat.
Hingga Juli 2026, prevalensi stunting di Kabupaten Madiun tercatat 5,02 persen. Angka itu turun dari 5,14 persen pada 2025.
Penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Pada 2024, prevalensi stunting tercatat 5,48 persen dan turun menjadi 5,14 persen pada 2025 atau berkurang 0,34 poin persentase. Sementara dari 2025 ke 2026, prevalensi hanya turun 0,12 poin persentase.
Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring Bulan Timbang Kabupaten Madiun di Desa Uteran, Kecamatan Geger, Selasa (11/8/2026).
Dengan jumlah balita di Kabupaten Madiun mencapai lebih dari 30.000 anak, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan untuk mempercepat penurunan kasus stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana mengatakan meski penurunannya tidak sebesar tahun sebelumnya, tren prevalensi stunting tetap menunjukkan arah positif.
“Prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dari 5,48 persen pada 2024 menjadi 5,14 persen pada 2025, dan pada Juli 2026 menjadi 5,02 persen. Jadi terjadi tren penurunan,” kata Heri.
Menurut Heri, Bulan Timbang menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan pertumbuhan balita terpantau. Kegiatan tersebut sekaligus digunakan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting.
Hingga 2025, Kabupaten Madiun memiliki 877 Posyandu aktif. Jumlah tersebut mencakup seluruh Posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Madiun dan didukung 6.449 kader.
Pada pelaksanaan Bulan Timbang Serentak 2025, cakupan Posyandu disebut mencapai 100 persen. Tahun ini pemerintah daerah kembali menargetkan seluruh Posyandu melaksanakan Bulan Timbang.
Namun, tingginya cakupan Posyandu belum otomatis membuat persoalan stunting selesai. Pemerintah daerah masih menghadapi persoalan dalam memastikan pengukuran dan pencatatan balita dilakukan secara akurat.
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto mengatakan akurasi hasil pengukuran menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki.
Menurutnya, kesalahan kecil dalam pencatatan dapat memengaruhi hasil penghitungan prevalensi karena data yang digunakan berasal dari jumlah balita yang besar.
Hari meminta, kader Posyandu mencatat hasil pengukuran sesuai kondisi sebenarnya dan tidak melakukan pembulatan angka.
“Harus ditulis apa adanya. Kalau misalnya 1,2 ya 1,2, jangan dibulatkan menjadi 1. Kalau 1,5 menjadi 2, tidak. Tetap komanya ditulis,” ujar Hari.
Selain pencatatan, Hari mengakui masih terdapat kendala dalam pengukuran tinggi badan balita.
“Ini termasuk cara mengukur tinggi badan. Kita masih ada beberapa kendala di pengukuran tinggi badan,” katanya.
Pemkab Madiun akan memberikan pendalaman kepada kader Posyandu agar proses pengukuran dan pencatatan dilakukan sesuai standar. Kehadiran balita dalam pelaksanaan Bulan Timbang tahun ini disebut mencapai sekitar 92 persen.
Persoalan akurasi data menjadi penting karena prevalensi stunting merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan intervensi pemerintah. Data yang tidak akurat dapat membuat gambaran kondisi di lapangan menjadi kurang tepat.
Hari mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya melakukan intervensi ketika anak sudah masuk kategori stunting.
Pencegahan dilakukan sejak usia remaja hingga sebelum pasangan menikah. Intervensi antara lain berupa pemberian tablet tambah darah kepada remaja, edukasi kepada calon pengantin dan imunisasi.
Langkah tersebut, lanjut Hari, diperlukan untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Menurutnya, anak yang telah melewati usia lima tahun tidak lagi masuk dalam kelompok data balita yang menjadi sasaran utama pengukuran stunting.
“Kalau sudah lewat lima tahun mereka sudah keluar dari data ini. Jadi kita harapkan yang menambah itu, seperti pasangan yang baru menikah, langkah intervensi ini supaya tidak menambah angka stunting ke depannya,” ujar Hari.
Repoter : Wiwiet Eko Prasetyo/Editor: Ais
.jpg)
