SURABAYA (Lentera) – Warga Surabaya yang belum menuntaskan pendidikan formal kini memiliki lebih banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan 26 lokasi belajar pendidikan kesetaraan melalui sembilan lokasi Program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, lokasi KRISNA memanfaatkan fasilitas yang dekat dengan masyarakat, seperti aula kecamatan dan Balai RW. Hal ini dilakukan agar warga lebih mudah mengakses layanan pendidikan nonformal.
“Jadi kita punya sembilan lokasi KRISNA yang bertempat di aula kecamatan, Balai RW, bisa juga di lokasi-lokasi lain yang memang bisa dipakai untuk sarana belajar,” ujar Febri, Selasa (11/8/2026).
Selain KRISNA, terdapat 17 PKBM yang turut memberikan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat. Dengan demikian, total terdapat 26 lokasi belajar yang dapat dimanfaatkan warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
“17 PKBM dan sembilan KRISNA itu ada 26 lokasi belajar, di mana Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, dan Kejar Paket C setara SMA. Itu belajar di area tersebut dengan segala kemudahan tentunya,” katanya.
Febri menuturkan, penyediaan lokasi pendidikan kesetaraan merupakan bentuk upaya Pemkot Surabaya mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. “Karena pendidikan adalah hak semua orang. Artinya pemerintah, negara, harus hadir dalam semua elemen usia,” tuturnya.
Menurut Febri, layanan pendidikan kesetaraan juga dapat dibuka di wilayah yang belum memiliki kelas apabila terdapat kebutuhan masyarakat. Dispendik Surabaya dapat menyesuaikan lokasi pembelajaran berdasarkan kondisi di lapangan.
“Kalau di titik tertentu banyak masyarakat yang misalnya belum punya ijazah SMP, kami bisa langsung open class di situ. Memang tugas kita menyelesaikan pendidikan masyarakat itu secara paripurna, meskipun harus melalui jalur nonformal,” jelasnya.
Selain melalui KRISNA, masyarakat dapat mengikuti pendidikan kesetaraan melalui PKBM yang pengelolaannya berbasis masyarakat. Surabaya juga memiliki Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nonformal.
Febri mengatakan, masyarakat yang ingin mengembangkan PKBM juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah. Jika di suatu wilayah belum tersedia akses pendidikan kesetaraan, warga dapat menyampaikan kebutuhan tersebut kepada kelurahan maupun Dispendik.
“Kalau di wilayah-wilayah ternyata belum ada yang mengakses itu, nanti bisa ke kelurahan atau ke kami. Jadi sifatnya memang open,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program KRISNA menyasar warga yang telah melewati usia pendidikan formal tetapi belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Pendidikan kesetaraan menjadi alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala melanjutkan sekolah.
“Kejar paket atau pendidikan nonformal itu bisa diakses tidak pandang usia. Kalau yang belum punya kesempatan menyelesaikan pendidikan, bisa datang ke kejar paket,” paparnya.
Warga yang belum menyelesaikan pendidikan karena berbagai kondisi juga dapat memperoleh pendampingan dari Dispendik untuk menentukan jenjang pendidikan yang sesuai. “Mungkin ada sesuatu di masa lampau sehingga pendidikannya tidak selesai, nanti bisa mengakses ke kami. Kita bisa bantu untuk menuntaskan itu,” katanya.
Menurut Febri, fleksibilitas waktu menjadi salah satu keunggulan pendidikan nonformal, terutama bagi warga yang sudah bekerja dan tidak memungkinkan mengikuti pola pendidikan formal. “Misal usianya sudah 25 tahun tapi selesai cuma sampai SMP, mau SMA tetapi terkendala waktu tidak bisa formal. Nah, itu ada fleksibilitas waktu yang bisa kita komunikasikan dengan para tutor,” terangnya.
Pendidikan kesetaraan melalui KRISNA juga tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pendidikan dan perolehan ijazah. Dispendik Surabaya turut membekali warga belajar dengan keterampilan melalui pembelajaran vokasi. “Ada keterampilan yang kita sisipkan di situ. Pada saat nanti siswa atau warga belajar sudah bisa menuntaskan, maka ijazah didapat, keterampilan juga didapat,” imbuhnya.
Febri menegaskan, pendidikan kesetaraan terbuka bagi seluruh masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan, termasuk mereka yang telah bekerja. “Semua masyarakat yang belum pernah menyelesaikan ketuntasan belajarnya, misalnya berhenti SD kelas 5, itu tinggal melanjutkan sampai mendapatkan ijazah kejar paket,” ujarnya.
Ia juga memastikan lulusan pendidikan kesetaraan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, sejumlah lulusan Kejar Paket C bahkan telah berhasil diterima di perguruan tinggi negeri.
“Success story dari mereka yang sudah lulus Kejar Paket C bisa masuk perguruan tinggi. Bahkan kemarin ada lulusan yang bisa masuk perguruan tinggi negeri,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
