SURABAYA (Lentera) - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim menegaskan bahwa transformasi NU pada abad kedua harus tetap berpijak pada akar sejarah kelahirannya sebagai organisasi yang dibangun dari pesantren dan ulama.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya dalam Dialog Publik bertajuk “Transformasi Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan PMII Jatim di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kawakan mulai dari Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri alias Gus Ali, Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Prof Usep Abdul Matin, Guru Besar Bidang Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UINSA Prof Dr KH Imam Ghozali Said, serta Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim sebagai pembicara utama.
Dalam paparannya, Kiai Asep yang juga putra pahlawan nasional serta muasis NU KH Abdul Chalim mengatakan NU sejak awal bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan wadah yang lahir dari kebutuhan pesantren untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan.
Ia mengingatkan bahwa pesantren telah menjadi pusat pendidikan sekaligus perjuangan masyarakat jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara. “Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep yang juga Ketua Umum Pergunu ini.
Di tengah perbincangan tentang transformasi organisasi, Kiai Asep justru mengingatkan agar NU tidak kehilangan identitas sejarahnya. Menurut dia, modernisasi tidak boleh diterjemahkan sebagai pemutusan hubungan dengan pesantren yang menjadi akar kelahiran NU.
Kiai Asep menilai NU sejak awal dibangun bukan sekadar sebagai organisasi kemasyarakatan, melainkan sebagai wadah untuk menyatukan kekuatan pesantren dan ulama dalam menghadapi persoalan keumatan serta kebangsaan.
Pesantren, katanya, bahkan telah menjadi pusat pendidikan sekaligus perlawanan masyarakat jauh sebelum Indonesia berdiri. “Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep.
Situasi itulah yang kemudian mendorong para ulama membangun kekuatan kolektif. Salah satu mata rantai pentingnya adalah lahirnya Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai ruang kaderisasi generasi muda pesantren.
Dari proses tersebut, gagasan membangun organisasi yang lebih besar terus berkembang hingga akhirnya NU berdiri pada 1926. Kiai Asep menyebut proses itu tidak dapat dilepaskan dari peran KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama pesantren lainnya.
Menurutnya, KH Hasyim Asy'ari menghendaki NU tidak lahir sebagai kendaraan perseorangan, melainkan sebagai representasi lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama.
Pembahasan yang kemudian dikenal melalui Komite Hijaz menjadi salah satu fase penting sebelum penggunaan nama Nahdlatul Ulama. Struktur awal organisasi pun menempatkan ulama sebagai pusat kepemimpinan, dengan KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” kata Kiai Asep.
Dari sejarah tersebut, Kiai Asep kemudian menarik persoalan ke konteks Muktamar ke-35. Ia menilai dinamika sejumlah muktamar sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi, khususnya terkait mekanisme penyelenggaraan dan proses pengambilan keputusan.
Ia berharap Muktamar tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren.
Menurut Kiai Asep, transformasi NU tidak boleh dimaknai sebagai upaya meninggalkan sejarah organisasi. Sebaliknya, transformasi harus diarahkan untuk meneruskan cita-cita awal NU dengan menyesuaikan tantangan zaman.
Ia mengingatkan agar forum tertinggi NU tidak justru kehilangan kendali dari para ulama. “NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Ia menyebut terdapat dua fondasi penting dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan perebutan pengaruh di tubuh organisasi. Bagi Kiai Asep, Muktamar ke-35 seharusnya tidak berhenti pada agenda pergantian struktur kepemimpinan. Lebih jauh, forum tersebut harus menjadi momentum mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren.
Transformasi, menurutnya, bukan berarti menghapus karakter lama NU. Justru sebaliknya, perubahan harus digunakan untuk meneruskan cita-cita pendirian organisasi dengan menjawab persoalan zaman yang terus berubah.
Kiai Asep menyebut terdapat dua fondasi besar dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
Paham Ahlussunnah wal Jamaah, lanjut dia, memiliki karakter yang inklusif dan menempatkan persatuan sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Ahlussunnah wal Jamaah, kata dia, memiliki karakter inklusif, mengedepankan persatuan, serta mampu membangun hubungan dengan kelompok lain tanpa kehilangan jati diri.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.
Jika dahulu perjuangan NU diarahkan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka pada abad kedua perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” ujarnya.
Jika dahulu perjuangan NU diarahkan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka tantangan abad kedua adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan hasil dari kemerdekaan tersebut.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” katanya.
Karena itu, NU dinilai perlu kembali memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral, keagamaan dan kebangsaan. Organisasi ini diharapkan tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga mampu memberikan arah ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial, ekonomi, politik dan kebangsaan.
Sementara Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh yang akrab disapa Ima mengatakan dialog ini diinisiasi dari keinginan berkontribusi insan pers Jawa Timur menyongsong Muktamar ke-35 NU. Terlebih, Jatim menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.
Ia menjelaskan, gagasan dialog tersebut bermula dari diskusi para jurnalis Pokja Grahadi bersama Sekjend JKSN M Ghofirin terkait kontribusi apa yang bisa dilakukan untuk gelaran Muktamar agar bisa menghasilkan kepemimpinan NU yang lebih baik. Gagasan itu kemudian dibicarakan dengan Kiai Asep dan mendapat sambutan positif hingga akhirnya diwujudkan dalam dialog publik tersebut.
Sekitar 60 wartawan dari Jawa Timur hadir dalam forum itu. Selain insan pers, kegiatan juga diikuti perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU dan juga Sarbumusi.
Ima berharap hasil pemikiran para ulama dan kiai yang muncul dalam dialog dapat disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bagian dari kontribusi pers dalam menyongsong Muktamar ke-35.
“Harapannya bisa mensyiarkan hasil dari pemikiran para ulama, para kiai di Jawa Timur untuk harapan kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
