TRENGGALEK (Lentera) -Ruang fiskal Kabupaten Trenggalek diproyeksikan menyempit pada 2027. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 dengan kemampuan belanja sekitar Rp1,767 triliun, turun hingga Rp160 miliar dibandingkan anggaran 2026. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan, angka belanja dalam KUA-PPAS 2027 masih bersifat sementara dan berpotensi berubah dalam pembahasan APBD berikutnya.
"Belanja yang sudah disepakati sementara ini sekitar Rp1 triliun 767 miliar 400 juta. Jika dibandingkan dengan 2026, turun sekitar Rp150 sampai Rp160 miliar," kata Doding.
Menurutnya, penurunan kemampuan belanja tersebut berkaitan dengan kondisi transfer pemerintah pusat ke daerah. Karena pembahasan APBD belum final, DPRD masih berharap terdapat kebijakan tambahan dari pemerintah pusat yang dapat memperbaiki ruang fiskal Trenggalek.
"Ini masih sementara, jadi perhitungannya belum final. Kami berharap masih ada tambahan anggaran dari pusat melalui kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa memengaruhi APBD," ujarnya.
Sementara itu, pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan berada di angka sekitar Rp1,75 triliun. Dengan proyeksi tersebut, terdapat selisih sekitar Rp16 miliar antara pendapatan dan belanja.
Doding menjelaskan, kebutuhan pembiayaan untuk menutup selisih tersebut akan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya.
"Pendapatan kita diproyeksikan Rp1,75 triliun, sehingga ada selisih sekitar Rp16 miliar. Selisih itu nantinya ditutup menggunakan SILPA tahun sebelumnya," jelasnya.
Selain menyusun belanja berdasarkan kemampuan pendapatan, APBD 2027 juga mulai memperhitungkan sejumlah kewajiban daerah. Salah satunya pembayaran utang yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp11 miliar.
Pemkab Trenggalek juga mulai menyisihkan anggaran untuk kebutuhan Pilkada melalui dana cadangan. Pada 2027, dana yang disiapkan diproyeksikan sekitar Rp20 miliar.
Kondisi tersebut membuat penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara lebih selektif. DPRD dan Pemkab Trenggalek mendorong efisiensi anggaran agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu pembiayaan program-program yang menjadi prioritas daerah. (Adv)
Reporter: Herlambang|Editor: Arifin BH
.jpg)
