TRENGGALEK (Lentera) - Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek 2026 mulai diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Sebanyak Rp46 miliar belanja modal hasil penyisiran anggaran dan pemanfaatan SiLPA tidak terikat akan diprioritaskan untuk menangani jalan, jembatan, irigasi, gedung, hingga kebutuhan penunjang lainnya.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan tambahan belanja modal tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan APBD 2026. Anggaran itu diperoleh setelah dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja yang dinilai masih dapat diefisienkan.
"Anggaran yang berhasil disisir kemudian kita arahkan untuk menambah belanja modal. Nilainya sekitar Rp46 miliar dan penggunaannya nanti mencakup berbagai kebutuhan infrastruktur," kata Doding.
Menurut Doding, seluruh fraksi pada prinsipnya mendorong agar pembahasan perubahan APBD dapat segera dituntaskan. Percepatan diperlukan agar program pembangunan yang telah menjadi prioritas dapat segera dilaksanakan.
"Fraksi-fraksi mendorong supaya proses perubahan APBD ini tidak berlarut-larut. Dengan begitu, program pembangunan yang membutuhkan penanganan segera bisa segera dijalankan setelah regulasinya ditetapkan," ujarnya.
Ia menambahkan, alokasi Rp46 miliar tersebut tidak bersumber dari pinjaman daerah. Anggaran berasal dari hasil efisiensi sejumlah belanja, termasuk penyisiran anggaran pegawai, serta SiLPA tahun sebelumnya yang tidak terikat penggunaannya.
Doding menjelaskan, tidak seluruh SiLPA dapat dialihkan secara bebas. Dana yang memiliki ketentuan atau peruntukan khusus tetap harus digunakan sesuai aturan, sedangkan bagian yang tidak terikat dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas daerah.
"SiLPA itu ada yang penggunaannya sudah ditentukan dan ada yang tidak terikat. Yang tidak terikat inilah yang bisa kita arahkan untuk mendukung kebutuhan lain, termasuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Di sisi lain, DPRD juga meminta agar penggunaan dana pinjaman daerah senilai Rp41 miliar dilakukan secara efektif. Dana yang telah dicairkan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan penanganan jalan di sejumlah wilayah Trenggalek.
Doding menilai percepatan penyerapan penting dilakukan agar dana pinjaman benar-benar menghasilkan pembangunan sesuai rencana dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
"Pinjaman yang sudah dicairkan harus segera dimanfaatkan untuk pembangunan. Penggunaannya harus tepat dan efektif sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," katanya.
Sementara itu, rencana pembangunan yang berkaitan dengan sektor pariwisata belum menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut. Program pariwisata ditunda dan direncanakan kembali dalam penganggaran tahun 2027.
"Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata sementara ditunda dan akan diarahkan dalam perencanaan tahun 2027," ujarnya.
Doding berharap proyek infrastruktur yang menggunakan dana pinjaman dapat rampung pada tahun ini. Ia menyebut informasi dari Dinas PUPR Trenggalek menunjukkan sejumlah paket pekerjaan telah memasuki proses lelang.
"Informasi terakhir dari PUPR, beberapa pekerjaan sudah masuk tahap lelang. Kami berharap prosesnya segera selesai, pemenang segera ditetapkan, dan pembangunan bisa langsung dimulai agar target penyelesaian tahun ini tercapai," pungkasnya. (*)
Reporter: Herlambang
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
