JAKARTA (Lentera) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026 hingga Senin (7 September 2026). Indonesia memiliki risiko bencana sedang hingga tinggi. Risiko tersebut tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Bencana hidrometeorologi menjadi kejadian yang paling banyak tercatat sepanjang periode tersebut. Selain itu, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi dan tiga erupsi gunung api. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 627 kejadian dan banjir sebanyak 543 kejadian.
“Dari kompilasi yang kami miliki dari BNPB sampai dengan tanggal 7 September 2026 berjumlah 1.730 kali. Ini terbagi atas bencana alam, bencana geologi, dan bencana hidrometeorologi,” ujar Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam konferensi pers secara daring melansir RRI, Selasa (8/9/2026).
Bencana hidrometeorologi menjadi jenis kejadian yang paling banyak tercatat. BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324 kejadian, tanah longsor 105 kejadian, kekeringan 101 kejadian, serta gelombang pasang dan abrasi sebanyak 14 kejadian.
Sementara itu, pada kategori bencana geologi, tercatat 13 kejadian gempa bumi dan tiga kali erupsi gunung api di sejumlah wilayah Indonesia.
Berbagai bencana tersebut menimbulkan kerusakan pada 111.533 rumah warga. Dari jumlah itu, sebanyak 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rumah rusak sedang, sedangkan 57.869 lainnya masuk kategori rusak ringan.
“Kerusakan juga terjadi pada satuan pendidikan dengan jumlah 2.361 unit. Rumah ibadah yang rusak mencapai 867 unit,” ujarnya.
Kemudian juga 230 fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, dan 751 gedung perkantoran mengalami kerusakan. Selain itu, terdapat 92 jembatan yang terputus akibat bencana.
BNPB menyatakan penanganan terhadap dampak bencana terus dipercepat, baik dalam tahap tanggap darurat maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengerahkan sumber daya nasional serta memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Rustian mengatakan BNPB menerima anggaran rutin setiap tahun untuk mendukung penanggulangan bencana. BNPB juga memiliki Dana Siap Pakai untuk mendukung penanganan kondisi kebencanaan.
“Untuk tahun 2026, anggaran BNPB senilai Rp1,055 triliun. Ada juga dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp26,89 miliar,” kata Rustian.
Dengan tambahan dukungan tersebut, total anggaran BNPB 2026 mencapai sekitar Rp1,082 triliun. BNPB juga telah menerima Dana Siap Pakai sekitar Rp4,63 triliun pada tahun yang sama.
“Dana Siap Pakai sudah kami terima Rp4,626 triliun. Saat ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, mungkin dalam waktu dekat ini kami usulkan penambahan Rp5,68 triliun,” ujar Rustian.
Untuk 2027, BNPB memperoleh anggaran yang telah disetujui serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencakup tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Untuk kegiatan 2027, anggaran yang sudah disetujui senilai Rp1,370 triliun. Kami juga mendapat dukungan percepatan rehab rekon di tiga provinsi,” kata Rustian.
Rustian mengatakan pemaparan tersebut mencakup pendanaan BNPB selama periode 2022 hingga 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari instrumen pemerintah dalam mendukung penanggulangan bencana di Indonesia. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
