MALANG (Lentera) -Wacana pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah mendapat respons positif dari Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Malang, Moreno Soeprapto. Namun, ia menilai penerapannya perlu disiapkan secara bertahap karena belum seluruh kantin sekolah memiliki kesiapan untuk menjalankan mekanisme tersebut.
Moreno mengatakan, usulan agar MBG diserahkan kepada kantin sekolah merupakan salah satu aspirasi masyarakat yang perlu ditampung dan dikaji lebih lanjut. "Saya setuju, namun belum semuanya kantin itu siap. Tetapi segala saran dan masukan dari masyarakat, aspirasi masyarakat, kami tampung," ujar Moreno, ditemui di Kota Malang, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, terdapat peluang untuk menguji konsep tersebut terlebih dahulu sebelum diterapkan secara lebih luas. Ia menyebut kemungkinan dilakukan semacam latihan di tingkat pusat untuk melihat kesiapan kantin sekolah dalam menjalankan penyediaan MBG.
Moreno menegaskan, gagasan tersebut akan dibawanya ke tingkat pusat untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. Namun, ia belum menyebut bentuk maupun mekanisme uji coba yang dimaksud. "Makanya kami buat semacam exercise saja nanti. Tetapi usulan ini akan saya bawa ke pusat," katanya.
Usulan pengelolaan MBG melalui kantin sekolah muncul di tengah pengetatan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terlebih dengan banyaknya kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) pada 16 September 2026 mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, BGN mencatat 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan dan kelayakan, sedangkan delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Sebanyak 927 SPPG yang dihentikan sementara berada di wilayah Jawa.
Melalui laman resminya, BGN menyebut penghentian sementara merupakan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi SPPG. BGN juga mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG yang masuk kategori kritis apabila tidak memenuhi ketentuan dalam batas waktu yang ditetapkan.
Moreno menilai penghentian sementara terhadap SPPG merupakan bagian dari proses pembenahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG membutuhkan pengawasan menyeluruh, tidak hanya terhadap kondisi dapur, tetapi juga sumber daya manusia hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Ia menyoroti kesiapan sumber daya manusia (manpower) yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Meski tenaga di dapur telah mendapatkan pelatihan, menurut Moreno, aspek lain seperti strategi penyaluran dan pengemasan makanan juga perlu menjadi perhatian.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya kader atau anggota Gerindra yang memiliki SPPG, Moreno mengatakan sejauh yang diketahuinya tidak ada.
Ia enggan berkomentar apabila terdapat pihak yang menjalankan SPPG dengan mengatasnamakan orang lain. Moreno memilih menyerahkan persoalan tersebut untuk dikawal bersama agar pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai ketentuan.
"Kalau mengatasnamakan orang lain, saya tidak mau komentar dan masuk ke ranah situ. Maka mari kita sama-sama mengawal. Mengatasnamakan itu banyak sekali mengatasnamakan," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
