SURABAYA (Lentera) -Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak pengaruhi kenaikan harga bahan pokok (bapok), dan cenderung stabil berkat adanya MBG.
"Ya enggak (bikin harga tinggi), kan semua masih sesuai harga acuan kan," jelas Budi saat mengunjungi Pasar Potrojayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (21/9/2026).
Penyerapan bapok dari petani maupun peternak meningkat karena program ini.
Sehingga membuat permintaan-pasokan di pasar seimbang yang tak menaikkan harga bahan pangan.
"Ya penyerapannya kan malah bagus. Jadi justru menjadi seimbang (pasokan dengan pasar)," kata Budi.
Surplus telur
Budi mencontohkan, surplus telur sebanyak 12 persen bisa diserap MBG. Hal itu melahirkan ekosistem pasar yang baik yang memengaruhi kestabilan harga.
"Telur itu sudah surplus 12 persen, ya. Bisa diserap MBG dengan bagus, sekarang menu-menu MBG juga pakai telur, pakai ayam," jelas Budi.
"Jadi harga juga malah stabil karena permintaannya kan ada terus gitu kan ya, enggak naik turun," tambahnya.
Opsi menolak MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang bagi sekolah negeri untuk menolak MBG dengan syarat semua pihak di sekolah yang bersangkutan menyepakati keputusan secara bersama.
"Untuk sekolah negeri, sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu," ujar Kepala BGN Sudaryono, dikutip dari Kompas, Senin (21/9/2026).
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan mengenai keputusan sekolah negeri harus satu suara menolak MBG.
Perlu mekanisme yang jelas mengenai hal ini.
"Jangan sampai mekanisme tersebut justru membuat hak siswa yang membutuhkan asupan gizi menjadi bergantung pada keputusan kolektif," jelas Lalu.
Bagi siswa yang membutuhkan intervensi MBG harus diperhatikan lebih jauh karena sasaran utama program ini untuk mereka.
"Karena itu, apabila ada mekanisme baru terkait persetujuan sekolah, saya kira dasar kebijakannya harus jelas dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan," ujarnya 980
Editor: Arifin BH
.jpg)
