SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Arif Fathoni minta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan keandalan bangunan dan fasilitas publik menyusul kembali mencuatnya isu Sesar Surabaya dan Sesar Waru.
Ia menilai pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perlu diikuti verifikasi lapangan secara berkala, bukan sekadar pemeriksaan administrasi.
Meningkatnya pembahasan mengenai sesar dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi kebencanaan.
“Bagus ini, mengedukasi masyarakat agar terbangun kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi kebencanaan,” kata Fathoni dikutip Senin (28/9/2026).
Menurutnya, edukasi kebencanaan perlu diikuti langkah konkret pemerintah dalam memastikan keselamatan masyarakat. Salah satunya melalui pengawasan terhadap kondisi bangunan serta fasilitas pendukung di ruang publik.
Ia juga menyoroti kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta pengelola pusat perbelanjaan menurunkan ketinggian pagar mall.
Fathoni menilai penataan pagar berkaitan dengan aspek keselamatan, terutama dalam memastikan ketersediaan ruang gerak dan akses evakuasi ketika terjadi kondisi darurat.
“Langkah Pak Wali Kota meminta ketinggian pagar mall diturunkan itu sudah sangat tepat. Ini bukan semata soal pagar, tetapi bagaimana memastikan ruang keselamatan tetap tersedia ketika terjadi kondisi darurat,” kata politisi Golkar tersebut.
Menurutnya, pagar besi yang terlalu tinggi dan berada di sisi jalan berpotensi mempersempit ruang gerak masyarakat. Kondisi itu perlu menjadi perhatian dalam situasi darurat yang membutuhkan akses keselamatan maupun evakuasi.
Untuk itu, ia mendorong Pemkot Surabaya tidak hanya mengevaluasi struktur utama gedung, tetapi juga berbagai elemen pendukung di sekitar bangunan. Pagar, akses keluar-masuk, hingga jalur evakuasi dinilai perlu diperhatikan dalam perspektif keselamatan publik.
Fathoni juga meminta proses PBG dan verifikasi SLF diperketat. Menurutnya, pemenuhan persyaratan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan kondisi bangunan secara langsung.
“Proses verifikasi PBG dan penerbitan SLF tidak boleh hanya berhenti pada formalitas administrasi di atas kertas. Pemkot harus menerjunkan tim untuk mengaudit langsung dan memverifikasi kondisi di lapangan secara berkala,” tegasnya.
Ia menjelaskan, verifikasi lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi bangunan tetap sesuai dengan dokumen dan standar keselamatan yang menjadi dasar penerbitan SLF.
Perubahan atau penambahan pada bangunan setelah izin diterbitkan, lanjutnya, juga perlu menjadi perhatian. Hal itu termasuk fasilitas pendukung seperti pagar mall yang dapat mengalami perubahan bentuk maupun ketinggian.
“Jangan sampai kondisi di lapangan sudah berubah, tetapi dokumen dan SLF-nya masih mengacu pada kondisi sebelumnya. Karena itu, perubahan bangunan maupun fasilitas pendukung seperti pagar mall juga harus diverifikasi,” tambahnya.
Menurutnya, pengawasan berkala penting untuk memastikan perubahan fisik bangunan tidak mengurangi aspek keselamatan. Terlebih, akses masyarakat dan ruang evakuasi perlu tetap memadai apabila terjadi kondisi darurat maupun potensi guncangan.
Di sisi lain, Toni mengapresiasi rencana kolaborasi Pemkot Surabaya bersama BMKG dan pakar geologi dari ITS untuk memasang sensor pemantau pergerakan tanah di sejumlah titik.
Ia menilai pemantauan tersebut perlu berjalan beriringan dengan edukasi kebencanaan hingga tingkat RT/RW melalui program Kampung Pancasila.
“Isu sesar ini harus jadi pemantik agar budaya sadar bencana melekat pada keseharian kita. Ketahanan kota dibangun dari regulasi yang tegas, penegakan SLF yang disiplin, dan pengawasan fisik bangunan demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
