MALANG (Lentera) - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengklaim Kota Malang menjadi salah satu contoh, dalam implementasi Program Strategis Nasional (PSN) di daerah.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan agenda mendadak yang membuat Wahyu menunda pelantikan 176 pejabat Pemkot Malang, pada Jumat (2/10/2026), setelah mendapat undangan dari Sekretariat Presiden di Jakarta.
"Undangannya saat itu terkait dengan program strategis nasional. Kota Malang ini salah satu contoh dalam menindaklanjuti PSN. Karena kabupaten/kota itu dinilai seberapa jauh PSN terimplementasi di daerahnya," ujar Wahyu, dikutip pada Senin (5/10/2026).
Menurutnya, pertemuan tersebut bersifat penting dan menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menyampaikan kondisi terkini sejumlah PSN yang telah diimplementasikan di wilayah perkotaan.
"Saya dan beberapa kepala daerah diminta untuk bisa menjelaskan. Kemudian diharapkan menjadi contoh dalam implementasi PSN," katanya.
Wahyu juga merinci, sejumlah program yang menjadi bagian dari implementasi PSN di Kota Malang. Di antaranya Sekolah Rakyat (SR), reforma agraria, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam pelaksanaannya, lanjut Wahyu, Pemkot Malang menghadapi karakteristik wilayah yang berbeda dengan kabupaten, terutama dari sisi ketersediaan lahan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari skema yang sesuai agar program strategis nasional tetap dapat berjalan di wilayah perkotaan.
Salah satu contohnya diterapkan dalam pelaksanaan KDKMP. Wahyu mengatakan, Pemkot Malang memilih memanfaatkan aset pemerintah daerah yang telah tersedia di kelurahan, alih-alih membangun fasilitas baru seperti yang dapat dilakukan di sejumlah wilayah kabupaten.
"Kami mencoba implementasikan dengan berbagai macam solusi. Karena di perkotaan ini berbeda dengan luasan lahan yang masih dimiliki kabupaten," jelasnya.
Untuk diketahui, pemanggilan Wahyu ke Jakarta tersebut sebelumnya sempat membuat agenda pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan 176 pejabat Pemkot Malang ditunda, pada Jumat (2/10/2026).
Padahal, sejumlah pejabat dan kepala perangkat daerah telah hadir di lokasi pelantikan, Gedung Grha Purva Praja, Kecamatan Kedungkandang. Prosesi yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB itu akhirnya tidak dilaksanakan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Dandung Djulharjanto saat itu memastikan undangan dari Sekretariat Presiden diterima secara mendadak dan bersifat mendesak, sehingga tidak dapat diwakilkan maupun ditunda.
Kini, Wahyu memastikan pelantikan 176 pejabat Pemkot Malang tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"InsyaAllah dalam pekan ini, Jumlah dan komposisi tidak ada yang berubah," kata Wahyu.
Ditambahkannya, pelantikan tersebut banyak diarahkan untuk mengisi jabatan yang masih kosong, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan, sesuai dengan arahan DPRD Kota Malang.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
