PALANGKA RAYA (Lentera) - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya masih memiliki anggaran untuk penanganan karhutla. Pernyataan tersebut meluruskan adanya informasi terkait anggaran daerah yang disebut semakin terbatas hingga berpotensi minus pada awal Oktober 2026.
Fairid Ia menerangkan, persoalan yang terjadi bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan berkaitan dengan mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). "Dana BTT yang disiapkan untuk kebutuhan penanganan kondisi darurat tidak dapat langsung dicairkan, namun penggunaannya harus melalui mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan," papar Fairid, Senin (5/10/2026).
Ia mengatakan jika sebelumnya memang sedang dalam proses pengusulan dan pembahasan APBD Perubahan di DPRD, sementara dana tersebut berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Setelah tahapan pembahasan selesai dilakukan, barulah pergeseran anggaran dapat dilakukan sehingga dana BTT dapat digunakan.
Fairid menambahkan, proses APBD Perubahan kini telah selesai dan tinggal menunggu nomor register. Karena itu, ia meminta kondisi anggaran tersebut tidak dipahami sebagai Pemkot Palangka Raya kehabisan dana untuk menangani karhutla.
"Pada saat itu APBD Perubahan sedang dalam pembahasan, namun saat ini APBD Perubahan sudah selesai dan tinggal menunggu nomor register," ungkapnya.
Dana BTT sebenarnya telah tersedia dalam struktur anggaran, namun penggunaannya harus mengikuti prosedur pergeseran anggaran sebelum dapat diserap.
Fairid menyebut Pemkot Palangka Raya hingga perubahan APBD telah mengeluarkan sekitar Rp 4,8 miliar untuk penanganan karhutla. "Jadi, kalau ada kesimpangsiuran tentang tidak adanya anggaran penanganan karhutla, bukan seperti itu kondisi sebenarnya," tegasnya.
Selain itu, ia juga meluruskan pernyataannya saat mengikuti rapat bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu. Namun pernyataan tersebut tidak bermaksud berarti Pemkot Palangka Raya sama sekali tidak memiliki anggaran untuk menangani karhutla.
Ia menjelaskan, saat itu yang dipertanyakan adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sebab, Palangka Raya turut terdampak kabut asap akibat karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. "Tapi kami pastikan meskipun belum ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemkot Palangka Raya tidak akan menghentikan penanganan terhadap karhutla," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
