Bansos Surabaya Tak Lagi Hanya Mengacu Desil, Prioritas Penerima Ditentukan Lewat Musyawarah RT

SURABAYA (Lentera) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak lagi hanya mengandalkan data desil untuk menentukan priorita penerima bantuan sosial (bansos). Kondisi ekonomi warga kini diverifikasi melalui musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang paling membutuhkan. Dalam prosesnya, warga di lingkungan RT dilibatkan untuk mengetahui kondisi ekonomi tetangga secara langsung.

“Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tetapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut,” kata Eri, Senin (5/10/2026).

Musyawarah tersebut melibatkan lurah, camat, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta sedikitnya tiga perempat warga di wilayah RT setempat. Mereka bersama-sama memverifikasi kondisi ekonomi warga sebelum menentukan skala prioritas penerima bantuan.

Eri mencontohkan, warga lanjut usia (lansia) yang belum pernah menerima bantuan dan tidak memiliki aset maupun sumber penghasilan memadai dapat ditetapkan sebagai prioritas pertama. “Warga sendiri yang akan melihat dan menentukan, misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,” ujarnya.

Menurut Eri, pelibatan warga diperlukan karena kondisi di lapangan terkadang tidak sepenuhnya tergambar dalam data administrasi. Pemkot menemukan adanya warga yang secara kondisi ekonomi tergolong kurang mampu, tetapi dalam sistem tercatat memiliki aset berupa kendaraan bermotor atau mobil.

Setelah dilakukan penelusuran, sebagian ketidaksesuaian tersebut ternyata berkaitan dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga oleh pihak lain untuk pembelian kendaraan.

“Ternyata ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan (mencatatkan aset) yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, warga yang bersangkutan mengaku KTP-nya dipinjam oleh orang lain,” jelasnya.

Karena itu, Eri mengingatkan masyarakat agar tidak meminjamkan KTP kepada orang lain, khususnya untuk keperluan transaksi pembelian kendaraan maupun barang bernilai tinggi.

Ia menilai, penggunaan identitas oleh pihak lain tidak hanya berisiko menimbulkan persoalan administrasi bagi pemilik KTP, tetapi juga dapat memengaruhi proses verifikasi data perlindungan sosial.

“Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” tegasnya.

Selain melalui musyawarah RT, Pemkot Surabaya juga mendorong masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan melalui mekanisme pengaduan dan pengecekan yang tersedia, termasuk aplikasi Cek Wargaku.

Eri berharap keterlibatan masyarakat dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah bantuan diberikan kepada warga yang tidak sesuai kriteria. “Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi