MALANG (Lentera) -Puluhan ribu data kepala keluarga (KK) di Kota Malang belum terverifikasi dalam pengelompokan desil berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) V3 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengaku hingga saat ini masih menunggu proses pemutakhiran data di tingkat pusat.
"Yang belum masuk itu sudah kami usulkan ke pusat melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) yang nantinya berhubungan dengan BPS pusat. Tetap saja kami juga masih menunggu dari proses itu," ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, M Sailendra, Sabtu (17/10/2026).
Dinsos-P3AP2KB Kota Malang hanya berwenang mengusulkan data masyarakat untuk diproses lebih lanjut. Penentuan pengelompokan desil bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sailendra juga mengaku belum mengetahui secara pasti kendala yang menyebabkan puluhan ribu KK tersebut belum masuk dalam pengelompokan desil. Menurutnya, persoalan tersebut berada pada proses di tingkat pusat.
Terkait dampak belum terverifikasinya lebih dari 25 ribu KK tersebut, Sailendra menduga keluarga yang belum masuk pengelompokan desil mayoritas berada pada desil 6 hingga 10, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi. Namun, ia tidak merinci data yang mendasari dugaan tersebut.
"Mudah-mudahan mereka itu biasanya di desil antara 6-10. Mudah-mudahan seperti itu. Bukan yang membutuhkan bantuan sosial," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menegaskan pengelompokan masyarakat berdasarkan desil dilakukan oleh BPS pusat, bukan BPS di tingkat daerah. BPS Kota Malang, katanya, tidak melakukan pendataan secara langsung untuk menentukan pengelompokan tersebut.
Menurut Umar, DTSEN dibangun melalui penggabungan berbagai sumber data, di antaranya data Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data tersebut kemudian dipadankan dengan sumber lain, termasuk data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta data BPJS Kesehatan.
Ia menduga, data puluhan ribu KK yang belum terverifikasi tersebut kemungkinan belum masuk atau belum tercakup dalam proses penggabungan dan pemadanan berbagai sumber data DTSEN. Namun, Umar tidak memastikan penyebab spesifik belum terverifikasinya seluruh KK tersebut.
Umar menambahkan, pemutakhiran data DTSEN masih terus berlangsung. Disebutkannya, secara nasional, persentase data yang telah dimutakhirkan baru mencapai 33,13 persen per Juli 2026. "Secara nasional pun baru 33,13 persen per Juli kemarin, itu yang baru dimutakhirkan," katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyoroti keberadaan 25.472 KK yang disebut belum terverifikasi desil berdasarkan DTSEN V3 2026.
Menurut Ginanjar, persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan capaian administrasi, tetapi juga menyangkut akurasi data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat.
"Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Malang. Ini bukan sekadar persoalan angka atau capaian administrasi, tetapi menyangkut akurasi sasaran kebijakan dan keadilan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat," ujar Ginanjar beberapa waktu lalu.
Ia mengingatkan, ketidakakuratan data berisiko membuat kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat, menurutnya, harus dapat tercermin dalam basis data yang digunakan pemerintah.
"Jangan sampai ada masyarakat yang kondisi ekonominya sudah berubah, tetapi masih tercatat dalam kelompok yang sama. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai masyarakat yang sebenarnya membutuhkan intervensi pemerintah justru tidak masuk dalam sasaran karena datanya belum terverifikasi," tegasnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
