SURABAYA (Lenteta) –Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno menilai Koperasi Merah Putih belum siap menjadi saluran pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesiapan pengurus, pengalaman manajemen, dan infrastruktur koperasi menjadi sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan sebelum wacana tersebut diterapkan.
Sri Untari mengatakan, sistem pembayaran gaji ASN melalui perbankan yang berjalan saat ini sudah baik. ASN di tingkat daerah menerima gaji melalui bank daerah, sedangkan ASN pusat menggunakan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Banyak hal yang masih belum ada kesiapan bila pembayaran gaji ASN dilakukan di Koperasi Merah Putih. Ini akan menimbulkan kegaduhan bila dipaksakan,” ungkap Untari, Sabtu (17/10/2026).
Mantan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu menjelaskan, kapasitas pengurus Koperasi Merah Putih belum memadai untuk mengelola operasional secara optimal. Selain itu, manajemen yang telah mendapatkan pelatihan dinilai belum banyak terjun langsung ke wilayah koperasi masing-masing.
Kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian. Menurut Sri Untari, praktik pengelolaan baru dilakukan di sebagian koperasi, sementara jumlah koperasi yang perlu dipersiapkan mencapai ribuan unit.
“Ini bila dipaksakan akan berpotensi mengganggu rutinitas penerimaan gaji ASN di tingkat desa atau daerah yang biasanya berjumlah belasan orang (baik PNS, P3K, maupun PKWT),” tegasnya.
Sri Untari menilai, pembayaran gaji merupakan kebutuhan rutin ASN yang harus berjalan lancar. Karena itu, kesiapan sistem dan sumber daya manusia perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan mekanisme penyaluran gaji.
“Ingat ASN adalah garda terdepan dalam pelayanan ke masyarakat. Janganlah membuat kebijakan yang akan malah mempersulit mereka. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk lebih memberdayakan Koperasi Merah Putih,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
