JAKARTA (Lentara) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta kepada gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia untuk melakukan antisipasi bahaya hidrometeorologi basah. Kepala BNPB per 30 Oktober 2026 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027.
SE tersebut menyikapi potensi risiko bencana hidrometeorologi yang akan terjadi pada musim hujan yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan terjadi pada akhir 2026. Penerbitan SE tersebut dengan harapan pemerintah daerah dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan personel, peralatan, serta kapasitas masyarakat di wilayahnya masing-masing.
"Saya juga memberikan imbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Kepala Daerah untuk mewaspadai tentang adanya kerawanan banjir di wilayah masing-masing," kata Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi saat memimpin Rapat Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta, pada Senin (2/11/2026).
Kristomei menegaskan di beberapa wilayah sudah mengalami banjir, oleh karena itu seluruh pihak agar waspada terhadap peralihan musim kemarau ke musim hujan. "Kelihatan tantangannya mulai bergeser ini, habis Karhutla terbitlah banjir. Nanti sama-sama kita antisipasi," pungkasnya.
Berdasarkan data BNPB, banjir bandang terjadi di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Minggu (1/11/2026) pukul 13.30 WIB. Hujan berintensitas tinggi di wilayah lereng gunung dilaporkan menyebabkan peningkatan debit dan volume air hingga memicu banjir bandang.
Sebanyak 15 kepala keluarga (KK) dilaporkan mengungsi di Musala Surau Gadang. Dampak kejadian meliputi 15 unit rumah warga, 15 hektare lahan pertanian, dan 20 kolam ikan. Data tersebut masih menjadi dasar pendataan dampak kejadian di wilayah terdampak.
BPBD Kabupaten Tanah Datar berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan asesmen dan penanganan darurat di lokasi terdampak.
BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga perlu menjaga saluran drainase agar tetap berfungsi dengan baik, segera melaporkan kejadian bencana atau titik api kepada BPBD setempat, serta mengikuti informasi resmi dari BNPB dan BPBD. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
