Paparkan R-APBD 2026, Wali Kota Surabaya Prioritaskan Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

SURABAYA (Lentera) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, meskipun menghadapi tantangan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (7/10/2025).

“Pertumbuhan ekonomi Surabaya tidak boleh mundur, meski transfer ke daerah berkurang. Dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan kekuatan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif agar roda ekonomi tetap bergerak,” kata Eri.

Dalam paparannya, Eri mengungkapkan arah kebijakan R-APBD 2026 akan tetap berorientasi pada kesejahteraan warga, terutama melalui program-program sosial dan pendidikan.

Beberapa program strategis yang akan dilanjutkan antara lain Satu Keluarga Satu Sarjana, bantuan operasional pendidikan untuk sekolah swasta, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

“Kami akan memberikan bantuan operasional tambahan sebesar Rp350.000 per bulan kepada sekolah swasta setingkat SMA dan SMK di Surabaya. Harapannya, tidak ada lagi ijazah siswa dari keluarga kurang mampu yang ditahan,” jelasnya.

Terkait program Rutilahu, Pemkot bersama Komisi A DPRD Surabaya tengah mematangkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rumah Layak Huni agar penerima bantuan lebih tepat sasaran.

“Perda ini diharapkan mampu membatasi dan menyeleksi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, supaya pengentasan kemiskinan bisa lebih terukur,” tuturnya.

Eri juga mengakui, bahwa kekuatan fiskal Kota Surabaya menjadi tantangan tersendiri. Meski pendapatan asli daerah meningkat, pengurangan transfer pusat justru membuat bantuan keuangan dari pemerintah pusat berkurang.

“Surabaya dijadikan contoh. Ketika fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun. Di sinilah dibutuhkan inovasi agar kemiskinan tetap menurun meski dana pusat berkurang,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkot akan mengedepankan inovasi pembiayaan dan efisiensi belanja daerah, sembari menjaga agar program pro-rakyat tidak terganggu.

Tak hanya itu, dalam rancangan APBD 2026, Pemkot Surabaya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kematian ibu dan anak.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kami yakin seluruh program pro-rakyat dapat tetap berjalan, sementara pembangunan infrastruktur kota juga terus berlanjut,” pungkasnya.

Reporter: Amanah/Editor: Ais