Fraksi PKB DPRD Jatim Usulkan Pembentukan UPT Pengelolaan dan Digitalisasi Aset untuk Tingkatkan PAD

SURABAYA (Lentera) – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menilai Pemerintah Provinsi setempat perlu menata ulang aset milik pemerintah, agar lebih efektif dan transparan. 

Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Makmullah Harun mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus untuk menangani aset daerah sekaligus mendorong percepatan program digitalisasi aset. 

“Kalau ada UPT khusus aset, insyaallah digitalisasi aset bisa tercapai. Karena fokusnya jelas, ada yang betul-betul mengurus tusi (tugas dan fungsi) pengelolaan aset ini,” ungkap Makmullah, Selasa (07/10/2025).

Legislator asal daerah pemilihan Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi itu menegaskan bahwa pembentukan UPT akan memperkuat tata kelola aset sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menjelaskan, digitalisasi aset menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan seluruh data aset daerah terekam dengan baik, mulai dari jumlah, lokasi, luas, status sertifikat, fungsi pemanfaatan, hingga hasil yang dihasilkan dari aset tersebut.

“Sudah waktunya Pemprov Jatim punya sistem digital yang tinggal klik website, semua data aset muncul. Dengan begitu, pengelolaan bisa lebih efektif dan tentu berdampak pada peningkatan PAD,” tegasnya.

Makmullah juga menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor agar sistem digitalisasi ini berjalan optimal. Menurutnya, program tersebut bisa disinergikan dengan program Satu Data Indonesia melalui kerja sama antara Pemprov Jatim dan Dinas Kominfo.

“Kalau sudah digital, masyarakat maupun investor juga bisa lebih percaya. Data jelas, aset jelas, pemanfaatannya pun jelas. Inilah yang bisa membawa Jatim lebih maju dalam pengelolaan aset daerah,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais