PALANGKA RAYA (Lentera) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya, tengah menyoroti transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya terkait proses penyaluran dana hibah. Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, meminta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana hibah agar dilakukan lebih ketat. Hal ini sebagai upaya mencegah potensi terjadinya penyimpangan.
"Karena seharusnya seluruh proses penyaluran dana hibah dilakukan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan," papar Arif, Kamis (6/11/2025).
Ia mengatakan pihaknya ingin memastikan tidak ada tumpang tindih program dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber anggaran lainnya.
Fraksi PAN juga mempertanyakan komponen kegiatan dalam alokasi belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya.
Arif menekankan, Pemkot harus transparan dalam menjelaskan ke mana saja dana Bansos disalurkan dan siapa saja penerimanya. Masyarakat berhak mengetahui agar tidak menimbulkan persepsi negatif. "Kami ingin meminta kejelasan dari Pemkot mengenai sasaran dan pihak-pihak yang akan menerima bantuan tersebut," ucapnya.
Apalagi dalam kondisi efisiensi anggaran seperti sekarang ini, Arif mengutarakan pihaknya meminta Pemkot meninjau ulang efektivitas setiap bantuan hibah dan bansos yang diberikan, sehingga program tersebut bukan hanya sekedar formalitas.
Ia menambahkan, bantuan hibah dan bansos harus benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan semata untuk memenuhi kewajiban administratif. "Kami meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh, agar bantuan yang disalurkan dapat menyentuh masyarakat yang memiliki kebutuhan dasar mendesak," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
