SURABAYA (Lentera) - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Surabaya mendapat perhatian DPRD Surabaya. Seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan diminta aktif bersinergi, mengawal proses pendataan guna memastikan data ekonomi yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menilai kualitas data hasil sensus sangat menentukan efektivitas berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran," kata Anas dikutip Jumat (19/6/2026).
Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya tersebut menuturkan hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak sekadar menjadi dokumen statistik, tetapi menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun arah pembangunan ekonomi daerah untuk jangka panjang.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat, mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), penyediaan pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan permodalan yang lebih terukur.
Anas juga mengimbau masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia memastikan data responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
"Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur," ujarnya.
Ia berharap seluruh warga dan pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif sehingga Surabaya memiliki basis data ekonomi yang akurat sebagai fondasi penguatan daya saing daerah dalam satu dekade mendatang.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan seluruh skala usaha nonpertanian di Kota Pahlawan, mulai dari usaha besar hingga UMKM.
BPS mencatat terdapat sekitar 1.402 perusahaan besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan. Selain itu, sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM juga akan didata selama pelaksanaan sensus.
"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," ujar Arrief.
Ia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan sensus, petugas telah berhasil mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro. BPS berharap dukungan pemerintah daerah, aparatur wilayah, serta partisipasi masyarakat dapat mempercepat pencapaian target pendataan sekaligus meningkatkan kualitas data ekonomi Surabaya.
Reporter: Amanah/Editor: Santi
.jpg)
