Eri Cahyadi Tegaskan Sidak dan Turun ke Lapangan untuk Memastikan Sistem Pemkot Berjalan

SURABAYA (Lentera) - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa aktivitasnya yang kerap turun ke lapangan dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) merupakan bagian dari upaya memastikan sistem pemerintahan berjalan dengan baik. 

Pernyataan tersebut disampaikan Eri menanggapi sorotan publik terkait intensitas dirinya turun ke lapangan dan melakukan sidak yang kerap menjadi perhatian masyarakat serta viral di media sosial. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di Kota Surabaya berjalan sesuai harapan warga.

Eri mengatakan, pengawasan langsung diperlukan agar aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat bekerja secara optimal tanpa harus terus-menerus diawasi.

Eri berharap seluruh perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara mandiri. Sebab, masa jabatan wali kota memiliki batas waktu, sedangkan birokrasi akan terus berjalan.

“Saya berharap dengan sering turun ke lapangan, teman-teman di Pemerintah Kota Surabaya bisa bekerja tanpa harus terus diawasi,” kata Eri usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (13/7/2026).

Ia menekankan bahwa menjabat sebagai wali kota paling lama selama 10 tahun. Karena itu, Eri ingin membangun budaya kerja yang baik dan berkelanjutan di lingkungan birokrasi Kota Surabaya.

“Bagi saya, wali kota hanya menjabat maksimal 10 tahun, tetapi birokrasi akan terus berjalan. Karena itu saya ingin budaya kerja yang baik terus terbentuk,” ujarnya.

Eri mengatakan berbagai sistem dan mekanisme kerja di lingkungan Pemkot Surabaya sebenarnya telah dibangun. Namun, ia merasa perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh sistem tersebut berjalan sesuai aturan.

“Sekarang sistemnya sudah ada. Saya tinggal turun ke lapangan untuk memastikan sistem itu benar-benar berjalan,” tuturnya.

Ia mencontohkan, keberadaan parkir liar, penggunaan jalan tanpa izin, maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya menjadi indikator bahwa sistem pengawasan dan pelayanan publik belum berjalan maksimal.

“Kalau masih ada parkir liar, penggunaan jalan tanpa izin, atau pelanggaran lainnya, berarti sistemnya belum berjalan dengan baik,” katanya.

Karena itu, Eri memastikan tidak akan segan melakukan evaluasi terhadap jajaran yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, pergantian pejabat dapat dilakukan apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab.

“Kalau ada yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, akan saya ganti,” tutupnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi