SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Fraksi PKB mendorong Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen untuk memperkuat pemerataan ekonomi dan menekan kesenjangan sosial.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Makin Abbas, mengungkapkan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,84 persen pada Semester I-2026 perlu diikuti kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari capaian angka makro, tetapi harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
“Jawa Timur memang mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibanding capaian nasional. Namun, secara absolut, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, bahkan melebihi Jawa Barat dan Jawa Tengah,” ungkap Makin, Rabu (19/08/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 berada di angka 9,06 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 3,71 juta orang.
Makin menilai kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup kuat dalam mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan. Hal itu terlihat dari growth elasticity of poverty atau elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang masih berada di angka minus 0,45.
“Artinya, kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan penurunan kemiskinan sekitar 0,45 persen,” ujarnya.
Menurut Makin, angka tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih belum efektif dalam mempercepat pengurangan kemiskinan. Berdasarkan kajian Bank Dunia, angka tersebut masih berada dalam kategori inelastis dan belum mencapai tingkat ideal minus 1,5 hingga minus 3,0.
Selain persoalan kemiskinan, Fraksi PKB juga menyoroti meningkatnya ketimpangan ekonomi di Jawa Timur. Rasio Gini Jawa Timur tercatat naik dari 0,359 pada September 2025 menjadi 0,365 pada Maret 2026.
“Kenaikan Rasio Gini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Kue pembangunan lebih banyak dinikmati kelompok yang relatif lebih mampu, sementara jurang ketimpangan justru semakin menganga,” tegas Makin.
Karena itu, Fraksi PKB meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan arah kebijakan dalam P-APBD 2026 tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Makin menegaskan, pembahasan perubahan anggaran harus diarahkan pada program yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat, membuka kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.
“Fraksi PKB berharap agar Perubahan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempersempit kesenjangan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
