TRENGGALEK (Lentera) – Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Trenggalek tengah berupaya mengerek porsi belanja infrastruktur dalam APBD 2027 hingga sekitar 27 persen.
Strategi ini ditempuh dengan memangkas sejumlah belanja operasional yang dinilai masih bisa ditekan, termasuk pengadaan laptop dan kendaraan.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan efisiensi menjadi langkah penting, untuk menjaga APBD 2027 tetap sehat. Meski total belanja daerah diperkirakan turun sekitar Rp150–160 miliar dibandingkan 2026, anggaran untuk infrastruktur justru mendapat porsi lebih besar.
"Untuk infrastruktur itu di angka sekitar 27 persen, kurang sedikit lah 27 persen," ujar Doding Rahmadi.
Menurut Doding, porsi tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran 20 persen. Peningkatan itu dimungkinkan setelah sejumlah belanja operasi diefisienkan dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan pembangunan.
"Di situ dari laptop itu kita pindah ke infrastruktur. Untuk belanja infrastruktur itu juga tersebar di mana-mana," jelasnya.
Ia menambahkan, kontribusi terhadap belanja infrastruktur tidak hanya berasal dari perangkat daerah. Sejumlah unit layanan daerah, termasuk Badan Layanan Umum (BLU), juga turut menyumbang porsi belanja infrastruktur dalam struktur APBD.
Selain memangkas belanja operasional, DPRD Trenggalek juga meminta penghitungan kebutuhan belanja pegawai dilakukan lebih akurat. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi sisa anggaran dalam jumlah besar pada penghujung tahun.
Doding menyebut, pada periode sebelumnya sisa belanja pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) masih bisa mencapai sekitar Rp100 miliar. Untuk APBD 2027, perhitungan kebutuhan tersebut diperketat sehingga cadangan belanja pegawai diproyeksikan hanya sekitar 0,5 persen.
"Kalau dulu di akhir tahun masih ada sisa untuk belanja pegawai sekitar Rp100 miliar di OPD, sekarang sudah sangat presisi. Sekarang hanya sisa setengah persen untuk cadangannya belanja pegawai," katanya.
Menurutnya, pengetatan dilakukan agar setiap anggaran yang disiapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan bisa dimanfaatkan secara maksimal sepanjang tahun.
"Kita sudah pepetkan karena kita tuntut untuk presisi," tegas Doding.
Efisiensi anggaran tersebut sekaligus diarahkan untuk memenuhi mandatory spending atau belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah. (Adv)
Reporter: Herlambang
.jpg)
